Akhirnya Surya Paloh Turun Gunung: Pemakzulan Gibran Tragis, tapi Konstitusi Tetap Jadi Pegangan
Tim langit 7
Senin, 09 November 2026 - 09:34 WIB
Surya Paloh menyampaikan pandangannya terkait wacana pemakzulan Gibran.
LANGIT7.ID-Jakarta; Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akhirnya menyampaikan pandangannya secara terbuka mengenai polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai wacana tersebut merupakan situasi tragis bagi Indonesia. Namun, Paloh menegaskan bahwa proses pemakzulan tetap dapat berjalan selama seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi.
Paloh mengatakan pemakzulan bukanlah situasi yang diharapkan terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran masih aktif menjalankan pemerintahan. Ia berharap polemik politik tersebut tidak berlarut-larut hingga mengganggu persatuan masyarakat.
"Ini kan barangkali adalah musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden yang masih aktif, wakil presiden masih aktif. Nah, tiba-tiba wakil presiden ada rencana (pemakzulan). Nah, ini bagi saya, jujur saya katakan tragis dan ini bukan yang kita harapkan tentunya," kata Surya Paloh.
Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan kantor baru DPD Partai NasDem Karawang, Minggu (8/11/2026). Paloh merespons polemik terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran yang disebut tidak sah dalam putusan Mahkamah Agung (MA).
Meski menyayangkan munculnya wacana pemakzulan, Paloh menegaskan konstitusi harus tetap menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, apabila seluruh persyaratan dan prosedur telah terpenuhi, proses pemakzulan harus dihormati.
"Aturannya sudah tersedia. Jika memang itu sebagai satu-satunya alternatif, ya silakan (dimakzulkan), karena sudah ada aturannya. Namun, kalau ada alternatif lain yang bisa dipertimbangkan, kita pikirkan lagi," ujarnya.
Paloh juga mengingatkan seluruh pihak agar berhati-hati dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menilai kepentingan menjaga persatuan masyarakat harus ditempatkan di atas polemik politik yang berpotensi memperlebar perbedaan.
Paloh mengatakan pemakzulan bukanlah situasi yang diharapkan terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran masih aktif menjalankan pemerintahan. Ia berharap polemik politik tersebut tidak berlarut-larut hingga mengganggu persatuan masyarakat.
"Ini kan barangkali adalah musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden yang masih aktif, wakil presiden masih aktif. Nah, tiba-tiba wakil presiden ada rencana (pemakzulan). Nah, ini bagi saya, jujur saya katakan tragis dan ini bukan yang kita harapkan tentunya," kata Surya Paloh.
Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan kantor baru DPD Partai NasDem Karawang, Minggu (8/11/2026). Paloh merespons polemik terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran yang disebut tidak sah dalam putusan Mahkamah Agung (MA).
Meski menyayangkan munculnya wacana pemakzulan, Paloh menegaskan konstitusi harus tetap menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, apabila seluruh persyaratan dan prosedur telah terpenuhi, proses pemakzulan harus dihormati.
"Aturannya sudah tersedia. Jika memang itu sebagai satu-satunya alternatif, ya silakan (dimakzulkan), karena sudah ada aturannya. Namun, kalau ada alternatif lain yang bisa dipertimbangkan, kita pikirkan lagi," ujarnya.
Paloh juga mengingatkan seluruh pihak agar berhati-hati dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menilai kepentingan menjaga persatuan masyarakat harus ditempatkan di atas polemik politik yang berpotensi memperlebar perbedaan.