Ekonomi Penyadapan

Oleh: Prof. Bambang Setiaji, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah

LANGIT7.ID-Kasus penyadapan terhadap sejumlah tokoh, pejabat negara, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat perlu dilihat dari dimensi kepentingan ekonomi.

Dalam bisnis modern, informasi adalah kekuatan. Siapa yang mengetahui rencana kebijakan pemerintah sebelum diumumkan, mengetahui hubungan antar elite, atau memahami posisi tawar seorang pejabat, memiliki keunggulan yang dapat dikonversi menjadi keuntungan ekonomi.

Dalam ekonomi politik, penguasaan informasi dapat menjadi bagian dari mekanisme penguasaan sumber daya. Informasi mengenai proyek pemerintah, konsesi pertambangan, perkebunan, impor, pengadaan barang, investasi, hingga perubahan regulasi mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar.

Struktur ekonomi kita ditandai oleh konsentrasi kepemilikan aset dan penguasaan sumber daya pada kelompok usaha besar. Hubungan antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik juga telah lama menjadi bagian dari dinamika politik nasional.

Pergantian pemerintahan dapat menjadi momentum bagi kelompok-kelompok ekonomi untuk mempertahankan, memperluas, atau merebut kembali akses terhadap negara.

Walaupun, oligarki terdiri berbagai faksi kepentingan berbeda, kelompok yang dekat dengan pemerintah, ada yang memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah, dan ada pula yang mungkin merasa kehilangan akses ekonomi.

Ketika pemerintahan mulai membangun kebijakan ekonomi sendiri, hubungan antara negara dan kelompok modal besar berpotensi mengalami perubahan. Pemerintah berusaha memperkuat kendali negara atas sumber daya strategis, menertibkan konsesi, mengubah tata kelola komoditas, khususnya ekspor satu pintu, atau mengurangi ketergantungan pada kelompok usaha tertentu, tentu muncul resistensi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari struktur lama.

Setiap kelompok mempunyai harapan sendiri. Ada yang menginginkan proyek, ada yang menginginkan akses perizinan, ada yang menginginkan perlindungan bisnis, dan ada yang ingin mempertahankan pengaruh terhadap kebijakan negara.

Presiden yang berusaha mengambil keputusan secara lebih independen dapat berhadapan dengan kepentingan kelompok-kelompok tersebut.
Pemerintah akan memperoleh dukungan luas bila pembaharuan distribusi kue ekonomi bertujuan memperkuat kelompok usaha menengah dan kecil. Bertujuan memperkuat jutaan usaha kelompok kecil dan menengah sangat bagus efeknya pada ketimpangan redistribusi aset yang selama ini sangat timpang, dan dengan pemecahan monopoli ke jutaan pemain akan memberi harapan baru dan lapangan kerja yang luas kepada generasi muda.

Pada sektor sumber daya alam, sektor yang mudah didistribusi ulang tentu saja yang memerlukan modal yang kecil dan teknologi yang mudah, seperti pengambilan batubara, nikel, bauxit, penanaman sawit, karet, pulp, saampai dengan lahan pangan, sektor sektor ini bisa didistribusi kepada kelompok kelompok kecil. Bisa juga kelompok kecil ini dibuat dari sekumpulan sarjana terkait yang dipinjami tanah dan peralatan.

Dukungan politik akan sangat luas, tetapi sekaligus perlawanan dari aktor pola lama akan makin kuat.
Sayang sekali jika arah baru, hanya berupa pengalihan dari oligarki lama hanya kepada oligarki baru, bukan pemecahan atau redistribusi yang melibatkan jutaan UKM.

Program progam pemerintah yang seharusnya sangat populis dan bisa membangkitkan UKM misalnya dengan memperkecil kapasitas dapur MBG menjadi 200 sampai 300 pax misalnya akan mengundang partisipasi yang luar biasa. Sayang sekali ketika para pemain hanya para kroni.

Pengambilan ceruk PTN berlipat lipat mematikan ribuan PTS yang sangat penting dalam penyediaan sarjana murah bagi UKM. Pola pola yang mudah terbaca ini harus segera dibenahi, bukan peralihan pemain tetapi yang diperlukan adalah dekonsentrasi – partisipasi yang seluas mungkin.

Di sektor industri pengolahan misalnya yang mudah sebagai contoh, penguasaan pangsa pasar mie instan yang karena harus bertahan lama, maka tentu diperlukan bahan pengawet, bisa diredistribusi menjadi mi lokal beku yang lebih sehat. Redistribusi tersebut bisa dikaitkan dengan MBG yang sangat kreatif dan inovatif. Berapa ribu akan terlahir pengusaha menengah sampai di pelosok negeri ?

Berlomba Dengan Waktu

Jika benar bahwa program pemerintah baru adalah redistribusi dan bukan pengalihan monopoli ke oligarki baru dan kroni pemerintah sendiri, maka redistribusi sumber ekonomi dan industri harus jelas dirumuskan menjadi produk politik. Selama ini seperti program individu presiden yang bagaimanapun waktu dan kemampuannya sangat terbatas. Diperlukan rencana dan dukungan regulasi yang lebih jelas dan tertata.
Apabila perumusan, dan realisasi, belum memperlihatkan pola yang jelas dan kokoh pemerintah sudah kehabisan waktu, dukungan politik yang ada sangat mudah kembali ke pola lama, karena koalisi yang ada bukan berbasis ideologi tetapi sangat pragmatis. Pendukung politik sekarang kalau bisa disebut era redistribusi juga pendukung era oligarki. (Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah)