Ancaman Kedaulatan Negara, Legislator Desak RUU Penyadapan Segera Dituntaskan

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus disikapi secara serius. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut privasi individu, melainkan juga menyangkut kehormatan institusi kepresidenan dan kedaulatan negara.

Firman meminta semua pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai pihak yang benar maupun salah, mengingat proses hukum masih berjalan. Ia menekankan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan.

"Saya tidak ingin kita semua terjebak dalam polemik siapa salah siapa benar, karena proses hukum sedang berjalan. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan," ujar Firman dalam siaran pers, Senin (9/11/2026).

Namun, Firman mengingatkan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa karena menyangkut Kepala Negara yang merupakan simbol negara sekaligus representasi kedaulatan rakyat Indonesia di mata dunia.

Menurutnya, setiap tindakan terhadap Kepala Negara yang dilakukan di luar ketentuan dan prosedur hukum harus mendapatkan perhatian serius.

"Kepala Negara itu bukan hanya pribadi. Kepala Negara adalah simbol negara, simbol kedaulatan bangsa. Beliau adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia di mata dunia. Karena itu, tindakan apa pun terhadap Kepala Negara di luar prosedur hukum harus kita sikapi dengan sangat serius," tegasnya.

Penyadapan Harus Memiliki Dasar Hukum