Bukan Sekadar Dana Kembali: Kemenhaj Jadikan Kasus Pemotongan Asuransi Perkuat Kesehatan Jemaah Haji 2027
Dana tersebut sebelumnya dipotong karena berkaitan dengan jemaah haji Indonesia yang memiliki riwayat sembilan jenis penyakit tertentu. Kepastian pengembalian dana diperoleh melalui koordinasi Kemenhaj dengan otoritas Arab Saudi yang difasilitasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, koordinasi tersebut mencakup tiga hal, yakni kejelasan dasar pemotongan, validasi bersama, serta kepastian cakupan pertanggungan terhadap sembilan jenis penyakit tersebut. Padahal, setiap jemaah telah mendapatkan perlindungan asuransi dengan nilai pertanggungan maksimal SAR 200.000.
"Melalui koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui KBRI Riyadh, kami meminta konfirmasi mengenai alasan pemotongan tersebut, termasuk memastikan apakah sembilan jenis penyakit dimaksud memang dikecualikan dari pertanggungan asuransi," jelasnya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Saudi Beri Sinyal Pengetatan Aturan
Hasil koordinasi tersebut membawa kabar baik sekaligus peringatan. Otoritas Arab Saudi menyatakan denda bagi jemaah haji Indonesia 2026 yang memiliki riwayat salah satu dari sembilan penyakit tersebut dimaafkan. Namun, kebijakan ini tidak otomatis berlaku pada musim haji berikutnya.
Pemerintah Arab Saudi memberikan sinyal akan menerapkan ketentuan lebih ketat dalam penyelenggaraan haji mendatang. Kemenhaj RI diminta bersikap kooperatif dan memenuhi ketentuan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang akan ditandatangani.
Jika pelanggaran serupa kembali terjadi, biaya yang timbul akibat kondisi tersebut dapat dibebankan melalui pemotongan dana pada e-Wallet di aplikasi Nusuk Masar milik jemaah bersangkutan.