home global news

Bukan Sekadar Dana Kembali: Kemenhaj Jadikan Kasus Pemotongan Asuransi Perkuat Kesehatan Jemaah Haji 2027

Jum'at, 13 November 2026 - 09:56 WIB
Kemenhaj memperkuat pemeriksaan kesehatan jemaah untuk penyelenggaraan haji 2027.
LANGIT7.ID-Jakarta; Pengembalian dana asuransi jemaah haji senilai SAR 14 juta ke rekening e-Wallet menjadi penutup persoalan pemotongan yang sempat mencuat. Namun, bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), peristiwa ini sekaligus menjadi momentum untuk membenahi aspek yang lebih mendasar, yakni memastikan jemaah berangkat dalam kondisi kesehatan yang memenuhi persyaratan.

Dana tersebut sebelumnya dipotong karena berkaitan dengan jemaah haji Indonesia yang memiliki riwayat sembilan jenis penyakit tertentu. Kepastian pengembalian dana diperoleh melalui koordinasi Kemenhaj dengan otoritas Arab Saudi yang difasilitasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, koordinasi tersebut mencakup tiga hal, yakni kejelasan dasar pemotongan, validasi bersama, serta kepastian cakupan pertanggungan terhadap sembilan jenis penyakit tersebut. Padahal, setiap jemaah telah mendapatkan perlindungan asuransi dengan nilai pertanggungan maksimal SAR 200.000.

"Melalui koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui KBRI Riyadh, kami meminta konfirmasi mengenai alasan pemotongan tersebut, termasuk memastikan apakah sembilan jenis penyakit dimaksud memang dikecualikan dari pertanggungan asuransi," jelasnya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Saudi Beri Sinyal Pengetatan Aturan

Hasil koordinasi tersebut membawa kabar baik sekaligus peringatan. Otoritas Arab Saudi menyatakan denda bagi jemaah haji Indonesia 2026 yang memiliki riwayat salah satu dari sembilan penyakit tersebut dimaafkan. Namun, kebijakan ini tidak otomatis berlaku pada musim haji berikutnya.

Pemerintah Arab Saudi memberikan sinyal akan menerapkan ketentuan lebih ketat dalam penyelenggaraan haji mendatang. Kemenhaj RI diminta bersikap kooperatif dan memenuhi ketentuan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang akan ditandatangani.

Jika pelanggaran serupa kembali terjadi, biaya yang timbul akibat kondisi tersebut dapat dibebankan melalui pemotongan dana pada e-Wallet di aplikasi Nusuk Masar milik jemaah bersangkutan.

Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya