Bukan Sekadar Dana Kembali: Kemenhaj Jadikan Kasus Pemotongan Asuransi Perkuat Kesehatan Jemaah Haji 2027

LANGIT7.ID-Jakarta; Pengembalian dana asuransi jemaah haji senilai SAR 14 juta ke rekening e-Wallet menjadi penutup persoalan pemotongan yang sempat mencuat. Namun, bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), peristiwa ini sekaligus menjadi momentum untuk membenahi aspek yang lebih mendasar, yakni memastikan jemaah berangkat dalam kondisi kesehatan yang memenuhi persyaratan.

Dana tersebut sebelumnya dipotong karena berkaitan dengan jemaah haji Indonesia yang memiliki riwayat sembilan jenis penyakit tertentu. Kepastian pengembalian dana diperoleh melalui koordinasi Kemenhaj dengan otoritas Arab Saudi yang difasilitasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, koordinasi tersebut mencakup tiga hal, yakni kejelasan dasar pemotongan, validasi bersama, serta kepastian cakupan pertanggungan terhadap sembilan jenis penyakit tersebut. Padahal, setiap jemaah telah mendapatkan perlindungan asuransi dengan nilai pertanggungan maksimal SAR 200.000.

"Melalui koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui KBRI Riyadh, kami meminta konfirmasi mengenai alasan pemotongan tersebut, termasuk memastikan apakah sembilan jenis penyakit dimaksud memang dikecualikan dari pertanggungan asuransi," jelasnya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Saudi Beri Sinyal Pengetatan Aturan

Hasil koordinasi tersebut membawa kabar baik sekaligus peringatan. Otoritas Arab Saudi menyatakan denda bagi jemaah haji Indonesia 2026 yang memiliki riwayat salah satu dari sembilan penyakit tersebut dimaafkan. Namun, kebijakan ini tidak otomatis berlaku pada musim haji berikutnya.

Pemerintah Arab Saudi memberikan sinyal akan menerapkan ketentuan lebih ketat dalam penyelenggaraan haji mendatang. Kemenhaj RI diminta bersikap kooperatif dan memenuhi ketentuan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang akan ditandatangani.

Jika pelanggaran serupa kembali terjadi, biaya yang timbul akibat kondisi tersebut dapat dibebankan melalui pemotongan dana pada e-Wallet di aplikasi Nusuk Masar milik jemaah bersangkutan.

Kemenhaj Perkuat Pencegahan

Untuk mencegah persoalan serupa terulang, Kemenhaj menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat penerapan istithaah kesehatan (istithaah sihhiyah) sejak tahap persiapan keberangkatan.

"Kemenhaj berkomitmen tinggi untuk menerapkan istithaah sihhiyah bagi jemaah yang telah memperoleh porsi keberangkatan haji 1448 H/2027 M. Pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan kesehatan harus menjadi perhatian sejak awal agar jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi ketentuan kesehatan," ujarnya.

Selain itu, Kemenhaj menilai perlu menjajaki skema perlindungan asuransi tambahan bagi jemaah dengan risiko kesehatan tinggi (risti), terutama mereka yang belum tercakup dalam skema asuransi yang berlaku.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan pembiayaan sekaligus mencegah munculnya beban biaya tak terduga bagi jemaah maupun penyelenggara haji.

Wamenhaj menegaskan, penguatan istithaah kesehatan, kejelasan skema perlindungan asuransi, dan kepatuhan terhadap ketentuan Pemerintah Arab Saudi harus berjalan beriringan.

"Tujuan akhirnya bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi keberangkatan, tetapi memastikan jemaah memiliki kemampuan kesehatan untuk menjalankan ibadah haji dengan aman. Perlindungan jemaah harus disiapkan sejak sebelum keberangkatan," pungkasnya.

(/zd)*