Fraksi PKB Nyatakan Kesiapan Jalani Proses Pengisian Jabatan Wapres
Lusi mahgriefie
Jum'at, 13 November 2026 - 10:11 WIB
Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyatakan kesiapan Fraksi PKB untuk menjalankan proses pengisian jabatan wakil presiden yang saat ini kosong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut disampaikan menyusul pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden RI.
"Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Neng Eem dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/11/2026).
Fraksi PKB MPR RI menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.
Baca juga:Presiden Prabowo Umumkan Pengunduran Diri Wapres Gibran
Menurut Neng Eem, ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Hal tersebut disampaikan menyusul pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden RI.
"Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Neng Eem dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/11/2026).
Fraksi PKB MPR RI menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.
Baca juga:Presiden Prabowo Umumkan Pengunduran Diri Wapres Gibran
Menurut Neng Eem, ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.