Belajar dari Indonesia, Perketat Pengawasan Ekspor untuk Hentikan Under-Invoicing
Sururi alfaruq
Ahad, 15 November 2026 - 16:08 WIB
Pengawasan ekspor komoditas diperlukan untuk mencegah kebocoran penerimaan negara.
LANGIT7.ID-Kuala Lumpur;Pengawasan ekspor komoditas perlu diperketat untuk menekan praktik under-invoicing, yakni tindakan eksportir melaporkan nilai atau kuantitas kargo lebih rendah daripada jumlah sebenarnya. Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara. Hal ini disampaikan sejumlah pelaku industri maritim.
Direktur Utama Maritime Network Sdn Bhd, Datuk Seri R. Jeyenderan, mengatakan langkah Indonesia membentuk badan terpusat untuk memantau ekspor komoditas utama seharusnya menjadi pengingat bagi Malaysia untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan ekspornya.
Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang dioperasikan oleh dana kekayaan negara Danantara, dilaporkan akan mengawasi ekspor komoditas senilai sekitar US$60 miliar atau setara Rp975 triliun. Komoditas tersebut meliputi batu bara, minyak sawit, dan paduan besi (ferroalloy).
Badan tersebut berencana menerapkan biaya layanan sebesar satu digit dolar AS per ton. Tarif final diperkirakan diumumkan pada Desember, sementara operasional penuh dijadwalkan dimulai pada Januari 2027.
Inisiatif ini bertujuan memperkuat pengawasan ekspor komoditas, termasuk mencegah praktik under-invoicing yang dapat dimanfaatkan eksportir untuk menghindari pembayaran pajak atau bea secara penuh.
Jeyenderan mengatakan Malaysia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem elektronik dan lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi deklarasi ekspor, perizinan, serta dokumen pendukung.
Namun, menurut dia, tantangan utamanya adalah memastikan informasi dari berbagai lembaga dapat dibagikan dan dicocokkan dengan kondisi pengiriman kargo yang sebenarnya.
Direktur Utama Maritime Network Sdn Bhd, Datuk Seri R. Jeyenderan, mengatakan langkah Indonesia membentuk badan terpusat untuk memantau ekspor komoditas utama seharusnya menjadi pengingat bagi Malaysia untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan ekspornya.
Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang dioperasikan oleh dana kekayaan negara Danantara, dilaporkan akan mengawasi ekspor komoditas senilai sekitar US$60 miliar atau setara Rp975 triliun. Komoditas tersebut meliputi batu bara, minyak sawit, dan paduan besi (ferroalloy).
Badan tersebut berencana menerapkan biaya layanan sebesar satu digit dolar AS per ton. Tarif final diperkirakan diumumkan pada Desember, sementara operasional penuh dijadwalkan dimulai pada Januari 2027.
Inisiatif ini bertujuan memperkuat pengawasan ekspor komoditas, termasuk mencegah praktik under-invoicing yang dapat dimanfaatkan eksportir untuk menghindari pembayaran pajak atau bea secara penuh.
Jeyenderan mengatakan Malaysia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem elektronik dan lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi deklarasi ekspor, perizinan, serta dokumen pendukung.
Namun, menurut dia, tantangan utamanya adalah memastikan informasi dari berbagai lembaga dapat dibagikan dan dicocokkan dengan kondisi pengiriman kargo yang sebenarnya.