Belajar dari Indonesia, Perketat Pengawasan Ekspor untuk Hentikan Under-Invoicing

LANGIT7.ID-Kuala Lumpur;Pengawasan ekspor komoditas perlu diperketat untuk menekan praktik under-invoicing, yakni tindakan eksportir melaporkan nilai atau kuantitas kargo lebih rendah daripada jumlah sebenarnya. Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara. Hal ini disampaikan sejumlah pelaku industri maritim.

Direktur Utama Maritime Network Sdn Bhd, Datuk Seri R. Jeyenderan, mengatakan langkah Indonesia membentuk badan terpusat untuk memantau ekspor komoditas utama seharusnya menjadi pengingat bagi Malaysia untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan ekspornya.

Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang dioperasikan oleh dana kekayaan negara Danantara, dilaporkan akan mengawasi ekspor komoditas senilai sekitar US$60 miliar atau setara Rp975 triliun. Komoditas tersebut meliputi batu bara, minyak sawit, dan paduan besi (ferroalloy).

Badan tersebut berencana menerapkan biaya layanan sebesar satu digit dolar AS per ton. Tarif final diperkirakan diumumkan pada Desember, sementara operasional penuh dijadwalkan dimulai pada Januari 2027.

Inisiatif ini bertujuan memperkuat pengawasan ekspor komoditas, termasuk mencegah praktik under-invoicing yang dapat dimanfaatkan eksportir untuk menghindari pembayaran pajak atau bea secara penuh.

Jeyenderan mengatakan Malaysia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem elektronik dan lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi deklarasi ekspor, perizinan, serta dokumen pendukung.

Namun, menurut dia, tantangan utamanya adalah memastikan informasi dari berbagai lembaga dapat dibagikan dan dicocokkan dengan kondisi pengiriman kargo yang sebenarnya.

"Memiliki sistem digital itu penting, tetapi yang lebih penting adalah apakah informasi dapat dicocokkan untuk memastikan kuantitas dan nilai yang dideklarasikan dalam dokumen sesuai dengan barang yang benar-benar diekspor," katanya dalam sebuah pernyataan.

Ia mengatakan ketidaksesuaian antara nilai atau kuantitas yang dilaporkan dengan jumlah kargo sebenarnya dapat mengurangi penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta melemahkan kepercayaan terhadap perdagangan komoditas Malaysia.

Karena itu, Jeyenderan menilai Malaysia perlu mempertimbangkan integrasi sistem pengawasan yang sudah ada. Dengan demikian, otoritas dapat melacak informasi ekspor sejak barang dideklarasikan dan dimuat ke kapal hingga tiba di negara tujuan.

Pengawasan tersebut dinilai penting, terutama untuk komoditas seperti minyak sawit dan minyak bumi. Volume pengirimannya yang besar melalui pelabuhan melibatkan berbagai pihak, mulai dari eksportir, perusahaan pelayaran, operator penyimpanan, hingga pembeli.

"Otoritas harus dapat menetapkan apakah barang yang dideklarasikan oleh eksportir konsisten dengan kargo aktual yang dimuat ke kapal dan dokumen yang menyertai pengiriman," katanya.

Ia menambahkan, koordinasi yang lebih baik antara Jabatan Kastam Diraja Malaysia, otoritas pelabuhan, regulator komoditas, dan operator pelayaran dapat membantu mendeteksi ketidaksesuaian lebih awal sekaligus mengurangi risiko kebocoran penerimaan negara.

Sementara itu, analis sekaligus akademisi maritim Nazery Khalid mengatakan keterlibatan banyak lembaga dalam proses pengawasan merupakan hal yang wajar. Namun, setiap lembaga perlu menghilangkan sekat kelembagaan dan memperkuat kerja sama.

Menurut dia, koordinasi tersebut diperlukan agar proses dokumentasi, pemantauan, inspeksi, pengujian, dan penegakan hukum dapat berjalan efektif serta transparan.

Nazery juga menilai teknologi digital perlu dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga. Dengan berbagi data, otoritas dapat meningkatkan visibilitas dan pengawasan di seluruh rantai pasok.

"Ini akan memungkinkan lembaga-lembaga tersebut membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data dan memperkuat pengawasan ekspor komoditas.

"Ini juga akan memperkuat kepercayaan terhadap sistem ekspor dan perdagangan Malaysia, mencegah kebocoran penerimaan seperti pajak yang tidak dibayar dan arus devisa yang tidak tercatat, serta mengurangi risiko kesehatan masyarakat akibat kesalahan deklarasi kargo campuran, seperti minyak sawit campuran," kata Nazery.

(*/saf/yahoo.news)