Irjen Eko Hadi Penyadap Presiden Akhirnya Dipecat, Polri: Tak Ada Impunitas
Tim langit 7
Rabu, 18 November 2026 - 05:53 WIB
Polri menegaskan penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota tanpa pengecualian.
LANGIT7.ID-Jakarta; Polri menegaskan tidak ada ruang impunitas maupun perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Penegasan tersebut menyusul pengumuman hasil sidang kode etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penegakan disiplin dan kode etik profesi merupakan komitmen berkelanjutan institusinya.
"Ini adalah sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan disiplin maupun kode etik profesi, yang tentunya Polri terus akan melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran," kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, penindakan internal tersebut sejalan dengan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui gerakan bersih ke dalam. Integritas setiap anggota menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.
"Bersih ke dalam bisa dimaknai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," ujarnya.
Trunoyudo memastikan penegakan kode etik dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Polri juga menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh anggota tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
"Equality before the law dimaknai bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," tegasnya.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penegakan disiplin dan kode etik profesi merupakan komitmen berkelanjutan institusinya.
"Ini adalah sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan disiplin maupun kode etik profesi, yang tentunya Polri terus akan melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran," kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, penindakan internal tersebut sejalan dengan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui gerakan bersih ke dalam. Integritas setiap anggota menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.
"Bersih ke dalam bisa dimaknai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," ujarnya.
Trunoyudo memastikan penegakan kode etik dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Polri juga menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh anggota tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
"Equality before the law dimaknai bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," tegasnya.