Setelah 18 Tahun Mangkrak, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR
Zada nur ilma
Kamis, 19 November 2026 - 11:53 WIB
DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11).
LANGIT7.ID-Jakarta;Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11).
Pengesahan tersebut mengakhiri proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir sejak 2008. Selama 18 tahun, regulasi tersebut belum kunjung diselesaikan di DPR.
Rapat paripurna dengan agenda tunggal itu dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, sebanyak 361 anggota telah menandatangani daftar hadir dari total 573 anggota. Namun, anggota yang tercatat hadir secara langsung dalam rapat berjumlah 254 orang.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan. Pertanyaan tersebut dijawab setuju oleh seluruh peserta rapat paripurna.
Seluruh Fraksi Sepakat Tanpa Catatan
Pengesahan tersebut mengakhiri proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir sejak 2008. Selama 18 tahun, regulasi tersebut belum kunjung diselesaikan di DPR.
Rapat paripurna dengan agenda tunggal itu dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, sebanyak 361 anggota telah menandatangani daftar hadir dari total 573 anggota. Namun, anggota yang tercatat hadir secara langsung dalam rapat berjumlah 254 orang.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan. Pertanyaan tersebut dijawab setuju oleh seluruh peserta rapat paripurna.
Seluruh Fraksi Sepakat Tanpa Catatan