DPR Ingatkan Kemenhut Tak Jadikan Jabatan Dirjen sebagai Ajang Titipan Politik
Ahmad zuhdi
Jum'at, 20 November 2026 - 15:05 WIB
Ilustrasi DPR Ingatkan Kemenhut Tak Jadikan Jabatan Dirjen sebagai Ajang Titipan Politik. Foto: AI.
Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, mengingatkan Menteri Kehutanan (Menhut) agar tidak menjadikan proses pengisian jabatan Eselon I, khususnya Direktur Jenderal (Dirjen), sebagai ajang kepentingan politik maupun praktik titipan pihak tertentu.
Menurut Firman, jabatan Dirjen di lingkungan Kementerian Kehutanan merupakan posisi strategis yang membutuhkan kompetensi teknis, pengalaman lapangan, serta pemahaman mendalam mengenai persoalan kehutanan. Karena itu, pengisiannya harus mengedepankan profesionalisme dan integritas, bukan faktor kedekatan ataupun afiliasi politik.
"Dirjen itu Eselon I yang sangat teknis. Jangan sembarangan menentukan siapa yang harus menduduki jabatan itu. Harus benar-benar orang yang punya pengalaman teknis dan lapangan yang kuat. Hutan itu bukan meja rapat, hutan itu lapangan," kata Firman, Jumat (20/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Firman yang menyoroti adanya informasi mengenai salah satu calon pejabat yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Staf Khusus Menteri Kehutanan berinisial AH, yang diketahui merupakan aktivis sekaligus fungsionaris partai politik.
Menanggapi informasi tersebut, Firman menegaskan bahwa birokrasi pemerintahan, khususnya aparatur sipil negara (ASN), harus tetap independen dan terbebas dari kepentingan politik praktis.
"ASN itu harus independen. Tidak boleh ada kepentingan politik partai yang terselubung di dalam birokrasi," ujarnya.
Firman menilai, salah satu persoalan mendasar yang selama ini menghambat pengelolaan kehutanan nasional adalah penempatan sumber daya manusia pada jabatan strategis yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kompetensi dan keahlian di bidangnya.
Menurut Firman, jabatan Dirjen di lingkungan Kementerian Kehutanan merupakan posisi strategis yang membutuhkan kompetensi teknis, pengalaman lapangan, serta pemahaman mendalam mengenai persoalan kehutanan. Karena itu, pengisiannya harus mengedepankan profesionalisme dan integritas, bukan faktor kedekatan ataupun afiliasi politik.
"Dirjen itu Eselon I yang sangat teknis. Jangan sembarangan menentukan siapa yang harus menduduki jabatan itu. Harus benar-benar orang yang punya pengalaman teknis dan lapangan yang kuat. Hutan itu bukan meja rapat, hutan itu lapangan," kata Firman, Jumat (20/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Firman yang menyoroti adanya informasi mengenai salah satu calon pejabat yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Staf Khusus Menteri Kehutanan berinisial AH, yang diketahui merupakan aktivis sekaligus fungsionaris partai politik.
Menanggapi informasi tersebut, Firman menegaskan bahwa birokrasi pemerintahan, khususnya aparatur sipil negara (ASN), harus tetap independen dan terbebas dari kepentingan politik praktis.
"ASN itu harus independen. Tidak boleh ada kepentingan politik partai yang terselubung di dalam birokrasi," ujarnya.
Firman menilai, salah satu persoalan mendasar yang selama ini menghambat pengelolaan kehutanan nasional adalah penempatan sumber daya manusia pada jabatan strategis yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kompetensi dan keahlian di bidangnya.