LANGIT7.ID-Jakarta;Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti persoalan hukum dalam rencana sidang MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Mahfud, jadwal sidang yang ditetapkan pada 9 Desember 2026 berisiko tidak sah apabila Presiden belum mengajukan dua nama calon pengganti Wapres hingga 19 November 2026 pukul 00.00.
Persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan metode penghitungan waktu. UUD 1945 mengatur bahwa pengajuan calon pengganti Wapres dilakukan paling lambat 14 hari sebelum Sidang MPR. Sementara itu, UU MD3 dan Tata Tertib MPR mengatur penghitungan waktu tersebut berdasarkan hari kerja, bukan hari kalender.
"Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) pukul 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon Wapres pengganti Gibran, maka MPR mungkin tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) pada 9 Desember 2026," kata Mahfud, Jumat (20/11/2026).
Mahfud Usulkan Penyesuaian Jadwal SidangMahfud menyarankan agar jadwal sidang MPR disesuaikan dengan ketentuan 14 hari kerja setelah lembaga tersebut menerima dua nama calon Wapres dari Presiden.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
"Jadi lebih aman agar ketentuan di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR itu disinkronkan dengan menghitung 14 hari kerja sejak penyerahan nama calon Wapres oleh Presiden," jelasnya.
Sebagai gambaran, apabila Presiden menyerahkan dua nama calon Wapres pada 20 November 2026, sidang MPR sebaiknya digelar pada 10 Desember 2026.
Penghitungan serupa juga berlaku apabila Presiden baru menyerahkan nama calon Wapres setelah kembali dari kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC).
Batas Waktu 60 Hari Tetap BerlakuMeski mengusulkan penyesuaian jadwal, Mahfud mengingatkan bahwa proses pemilihan Wapres pengganti tetap harus diselesaikan dalam batas waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya.
Ia menilai persoalan penghitungan waktu tersebut sekilas terlihat sederhana. Namun, kehati-hatian diperlukan agar perbedaan penafsiran aturan tidak berkembang menjadi persoalan politik baru.
"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," pungkas Mahfud.
(*/SF)
(lam)