home global news

Mahfud MD Soroti Potensi Cacat Hukum Sidang MPR: Jadwal 9 Desember Terancam Tidak Sah

Jum'at, 20 November 2026 - 17:58 WIB
Mahfud MD menyoroti persoalan hukum dalam jadwal pemilihan Wapres pengganti Gibran.
LANGIT7.ID-Jakarta;Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti persoalan hukum dalam rencana sidang MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Mahfud, jadwal sidang yang ditetapkan pada 9 Desember 2026 berisiko tidak sah apabila Presiden belum mengajukan dua nama calon pengganti Wapres hingga 19 November 2026 pukul 00.00.

Persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan metode penghitungan waktu. UUD 1945 mengatur bahwa pengajuan calon pengganti Wapres dilakukan paling lambat 14 hari sebelum Sidang MPR. Sementara itu, UU MD3 dan Tata Tertib MPR mengatur penghitungan waktu tersebut berdasarkan hari kerja, bukan hari kalender.

"Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) pukul 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon Wapres pengganti Gibran, maka MPR mungkin tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) pada 9 Desember 2026," kata Mahfud, Jumat (20/11/2026).

Mahfud Usulkan Penyesuaian Jadwal Sidang



Mahfud menyarankan agar jadwal sidang MPR disesuaikan dengan ketentuan 14 hari kerja setelah lembaga tersebut menerima dua nama calon Wapres dari Presiden.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya