Kasus Penyadapan Prabowo, Prof Yusril: Ada Kemungkinan Merembet ke Luar Internal Polri
Tim langit 7
Sabtu, 21 November 2026 - 12:57 WIB
Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidikan kasus penyadapan Prabowo berkembang ke dugaan makar.
LANGIT7.ID-Jakarta;Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Namun, hingga saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, penyidik mulai menemukan keterkaitan antara dugaan penyadapan dan tindak pidana makar. Meski demikian, proses pembuktian masih berlangsung dan perlu dilakukan secara hati-hati.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.
Yusril menjelaskan, dalam KUHP baru, tindak pidana makar tidak hanya dilihat dari perbuatan yang telah selesai dilakukan. Penyidik juga perlu menelusuri tahapan pemufakatan jahat, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan.
"Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai," kata Yusril.
Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfokus pada pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga menelusuri tujuan tindakan tersebut, pihak yang memanfaatkan hasil penyadapan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro sebelumnya menjelaskan, penyidik masih mendalami konstruksi perkara dugaan makar. Pembuktian harus mencakup perencanaan, persiapan, hingga perbuatan awal yang mengarah pada tindak pidana tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, penyidik mulai menemukan keterkaitan antara dugaan penyadapan dan tindak pidana makar. Meski demikian, proses pembuktian masih berlangsung dan perlu dilakukan secara hati-hati.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.
Yusril menjelaskan, dalam KUHP baru, tindak pidana makar tidak hanya dilihat dari perbuatan yang telah selesai dilakukan. Penyidik juga perlu menelusuri tahapan pemufakatan jahat, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan.
"Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai," kata Yusril.
Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfokus pada pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga menelusuri tujuan tindakan tersebut, pihak yang memanfaatkan hasil penyadapan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro sebelumnya menjelaskan, penyidik masih mendalami konstruksi perkara dugaan makar. Pembuktian harus mencakup perencanaan, persiapan, hingga perbuatan awal yang mengarah pada tindak pidana tersebut.