LANGIT7.ID - Jakarta; - Pakar hukum tata negara
Mahfud MD mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto agar memperhatikan ketentuan waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti
Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.
Mahfud menilai, rencana pelaksanaan
sidang paripurna MPR pada 9 Desember 2026 berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila Presiden belum menyerahkan dua nama calon pengganti wakil presiden sesuai tenggat waktu yang ditentukan konstitusi.
Baca juga: Mahfud MD Soroti Potensi Cacat Hukum Sidang MPR: Jadwal 9 Desember Terancam Tidak SahPeringatan tersebut disampaikan Mahfud melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (20/11/2026). Ia secara khusus meminta Presiden Prabowo dan pimpinan MPR memperhatikan ketentuan penghitungan waktu sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang MD3, dan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.
"Jika sampai kemarin jam 00.00 [WIB], Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, persoalan utama terletak pada perbedaan pengertian mengenai penghitungan 14 hari sebelum sidang MPR. Ketentuan tersebut tidak dapat dihitung menggunakan hari kalender, melainkan harus menggunakan hari kerja.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan UU MD3 dan Tata Tertib MPR, istilah hari yang digunakan dalam penghitungan tenggat tersebut merujuk pada hari kerja. Dengan demikian, batas waktu 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna 9 Desember bukan jatuh pada 25 November, melainkan Kamis (19/11/2026).
Baca juga: Mahfud MD Soroti Kasus Listyo Sigit, Ingatkan Pejabat Jangan Merasa Kebal Hukum"Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/2026) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini.
Atas dasar itu, Mahfud menyampaikan enam poin penting yang perlu diperhatikan Presiden dan pimpinan MPR agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak menimbulkan persoalan hukum maupun politik baru.
Enam Poin Peringatan Mahfud MDPertama, Mahfud mengingatkan bahwa UUD 1945 mengatur pengajuan calon wakil presiden pengganti harus dilakukan dalam waktu 14 hari sebelum Sidang MPR. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional yang harus diperhatikan dalam menentukan jadwal pelaksanaan paripurna.
Kedua, penghitungan 14 hari tersebut harus menggunakan hari kerja, bukan hari kalender. Hal ini, menurut Mahfud, telah ditegaskan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024. Karena itu, penghitungan tenggat tidak bisa hanya didasarkan pada selisih tanggal secara biasa.
Ketiga, Mahfud menyarankan agar MPR menunda pelaksanaan sidang paripurna yang semula dijadwalkan pada 9 Desember 2026. Sidang sebaiknya dilaksanakan 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama calon wakil presiden yang diajukan Presiden. Langkah ini diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
Baca juga: Mahfud MD: Jabatan Gibran Terserah Politik, Tapi KPU dan Pembuat Suket Harus Diproses PidanaKeempat, jadwal sidang harus disesuaikan dengan tanggal penyerahan dua nama calon tersebut. Mahfud memberikan contoh, apabila Presiden menyerahkan dua nama pada Jumat (20/11/2026), maka sidang paripurna sebaiknya ditunda menjadi 10 Desember 2026. Penghitungan serupa juga berlaku apabila penyerahan nama dilakukan pada tanggal berikutnya.
Mahfud juga menyinggung kemungkinan Presiden baru menyerahkan nama calon pengganti setelah kembali dari kunjungan ke RRC. Dalam kondisi tersebut, penghitungan 14 hari kerja tetap harus dimulai sejak tanggal penyerahan nama kepada MPR.
Kelima, Mahfud menilai penyesuaian jadwal berdasarkan 14 hari kerja merupakan langkah untuk menyelaraskan seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Menurut dia, pendekatan tersebut dapat memberikan kepastian prosedural karena pelaksanaan sidang memperhatikan aturan dalam konstitusi, UU MD3, dan Tata Tertib MPR secara bersamaan.
Meski demikian, Mahfud mengingatkan bahwa penyesuaian waktu tersebut tetap harus berada dalam batas maksimal 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti atau mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Keenam, Mahfud menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan terkait proses pengisian jabatan wakil presiden. Ia mengakui persoalan penghitungan hari kerja mungkin terlihat sepele, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan politik apabila tidak ditangani sesuai ketentuan.
"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," kata Mahfud.
(est)