Alasan Kewilayahan dan Keadilan Politik, Ketua DPD Usul Wapres Perlu 3 Orang
Tim langit 7
Sabtu, 21 November 2026 - 15:10 WIB
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan penambahan jumlah wakil presiden hingga tiga orang.
LANGIT7.ID-Jakarta;Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan penambahan jumlah wakil presiden (wapres) menjadi lebih dari satu orang, bahkan maksimal tiga orang. Gagasan tersebut muncul di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.Sultan menilai Indonesia bukan hanya negara besar, tetapi juga negara kepulauan dengan wilayah geografis yang luas dan kondisi sosiologis yang kompleks. Kebutuhan serta tantangan pembangunan di wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur dinilai berbeda-beda.
Karena itu, ia mengusulkan agar para wakil presiden nantinya dapat berkantor di sejumlah wilayah strategis, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Menurut Sultan, gagasan tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan politik dan pemerataan perhatian pemerintah terhadap berbagai wilayah. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berpusat di Jakarta, tetapi juga lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Beban Kerja Presiden dan Pengawasan Daerah
Lebih lanjut, Sultan menyoroti banyaknya tugas dan agenda pemerintahan yang harus dijalankan presiden. Menurutnya, presiden membutuhkan sejumlah wakil yang dapat membantu mengawal program pemerintah, memahami kebutuhan masyarakat daerah, serta mengawasi kinerja kepala daerah di berbagai wilayah.
"Tugas dan agenda presiden sudah sangat banyak, sehingga membutuhkan wakil presiden untuk membantu mengawal program pemerintah, memahami kebutuhan masyarakat daerah, serta mengawasi kinerja kepala daerah di masing-masing wilayah," ujar Sultan, sebagaimana dikutip dari keterangannya.
Karena itu, ia mengusulkan agar para wakil presiden nantinya dapat berkantor di sejumlah wilayah strategis, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Menurut Sultan, gagasan tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan politik dan pemerataan perhatian pemerintah terhadap berbagai wilayah. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berpusat di Jakarta, tetapi juga lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Beban Kerja Presiden dan Pengawasan Daerah
Lebih lanjut, Sultan menyoroti banyaknya tugas dan agenda pemerintahan yang harus dijalankan presiden. Menurutnya, presiden membutuhkan sejumlah wakil yang dapat membantu mengawal program pemerintah, memahami kebutuhan masyarakat daerah, serta mengawasi kinerja kepala daerah di berbagai wilayah.
"Tugas dan agenda presiden sudah sangat banyak, sehingga membutuhkan wakil presiden untuk membantu mengawal program pemerintah, memahami kebutuhan masyarakat daerah, serta mengawasi kinerja kepala daerah di masing-masing wilayah," ujar Sultan, sebagaimana dikutip dari keterangannya.