LANGIT7.ID, Jakarta; - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI mendorong tujuh aspek strategis dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026, mulai dari isu kewajiban zakat, tata kelola zakat, hingga penguatan kelembagaan.
Penguatan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat nasional.Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Baznas RI Zainut Tauhid Sa'adi dalam diskusi publik bertajuk "Reformulasi Arsitektur UU Zakat: Menguatkan atau Melemahkan Baznas?" yang diselenggarakan Yayasan Tali Buana Nusantara secara hibrid di Jakarta baru-baru ini.
Turut hadir dalam diskusi tersebut Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Anggota Fraksi Golkar DPR RI A. Mujib Rohmat, pakar dan akademisi Masykuri Abdillah, serta Ketua MUI Bidang Komdigi Masduki Baidlowi. Kegiatan ini juga dihadiri pengurus Baznas, pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ), perwakilan MUI, akademisi, tokoh masyarakat, dan insan pers.
Dalam pemaparannya, Zainut menekankan pentingnya mengawal revisi undang-undang tersebut agar penguatan kelembagaan dapat mendorong efektivitas pengumpulan dan pendayagunaan zakat nasional.
"Baznas mencatat tujuh isu strategis utama yang perlu menjadi perhatian dalam perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011, yaitu kewajiban zakat, penguatan kelembagaan Baznas, hubungan Baznas RI dan Baznas daerah, hubungan Baznas dengan LAZ, harmonisasi zakat dan pajak, kebijakan nasional dan tata kelola zakat, serta perluasan ruang lingkup regulasi," jelas Zainut.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan, revisi UU Pengelolaan Zakat telah masuk Prolegnas Prioritas dan ditargetkan untuk dibahas pada 2027. Saat ini, Komisi VIII DPR RI terus mematangkan draf RUU tersebut dengan menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.
"Salah satu isu paling krusial yang sedang diselaraskan adalah membangun relasi yang harmonis dan tegas antara Baznas dan LAZ. Bagaimanapun, peran Baznas sebagai lembaga pengelola zakat utama harus tetap dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan kewenangannya," ujar Marwan.
Ia juga menekankan pentingnya reorientasi program pendayagunaan zakat agar lebih berorientasi pada pemberdayaan produktif. Menurutnya, program-program zakat perlu memiliki indikator dampak yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh mustahik.
Ketua MUI Bidang Komdigi Masduki Baidlowi menekankan pentingnya solusi "jalan tengah" yang mengakomodasi potensi masyarakat, seperti pesantren, masjid, dan LAZ, tanpa mengurangi peran strategis negara melalui Baznas. Ia juga menggarisbawahi pentingnya penerapan transparansi berbasis sistem digital agar muzaki dapat memantau alokasi dana secara konsisten dan akuntabel.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Tali Buana Nusantara Endin AJ. Soefihara mengatakan diskusi tersebut bertujuan membedah secara objektif, komprehensif, dan multiperspektif arah perubahan regulasi pengelolaan zakat serta dampaknya terhadap ekosistem zakat nasional.
(zhd)