Menuju Haji 2027, PPIH Harus Pahami Alur Pelayanan
Ahmad zuhdi
Ahad, 22 November 2026 - 14:04 WIB
Menuju Haji 2027, PPIH Harus Pahami Alur Pelayanan
Perubahan skema penyelenggaraan haji di Arab Saudi menuntut Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1448 H/2027 M memiliki penguasaan kompetensi serta pemahaman komprehensif mengenai peran dan tata cara pelayanan jemaah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo menegaskan bahwa transisi z layanan berbasis syarikah wajib diimbangi kesiapan seluruh jajaran petugas dalam mencermati alur pelayanan serta pembagian wewenang di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Puji saatmeresmikan soft opening Pelatihan PPIH 1448 H/2027 M pada Sabtu (21/11/2026). Rangkaian pelatihan dimulai secara daring pada 21–27 November 2026 dan menjadi bagian dari agenda pembekalan petugas yang berjalan kurang lebih satu bulan.
Puji memaparkan bahwa tiap petugas wajib mengetahui tugas pokok serta wewenang masing-masing, termasuk pola koordinasi antar-daerah kerja, sektor, kloter, kafilah, dan fawj. Pemahaman itu diperlukan guna menghindari tumpang tindih wewenang sekaligus menjaga pelayanan tetap terkoordinasi.
"Setiap orang harus memahami siapa yang bertanggung jawab atas suatu layanan dan di mana kewenangannya berada. Kita ini satu kesatuan. Kekompakan dan koordinasi menjadi kunci," jelasnya.
Di samping menguasai struktur dan wewenang, petugas juga perlu memahami keseluruhan tahapan pelayanan jemaah, sejak keberangkatan dari Indonesia, kedatangan serta aktivitas selama berada di Arab Saudi, pelaksanaan rangkaian ibadah haji, hingga kepulangan ke Tanah Air. Penguasaan dasar fikih serta manasik ibadah haji juga menjadi modal penting bagi setiap petugas.
Dengan bekal tersebut, mereka mampu memberikan pendampingan dan membantu jamaah sesuai keperluan saat menunaikan ibadah. Selama mengikuti pelatihan, para peserta juga mendapat pembekalan keterampilan komunikasi, termasuk kemampuan bahasa Arab praktis. Bekal ini diharapkan mempermudah petugas menjalin interaksi dengan jemaah maupun instansi terkait di Arab Saudi.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo menegaskan bahwa transisi z layanan berbasis syarikah wajib diimbangi kesiapan seluruh jajaran petugas dalam mencermati alur pelayanan serta pembagian wewenang di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Puji saatmeresmikan soft opening Pelatihan PPIH 1448 H/2027 M pada Sabtu (21/11/2026). Rangkaian pelatihan dimulai secara daring pada 21–27 November 2026 dan menjadi bagian dari agenda pembekalan petugas yang berjalan kurang lebih satu bulan.
Puji memaparkan bahwa tiap petugas wajib mengetahui tugas pokok serta wewenang masing-masing, termasuk pola koordinasi antar-daerah kerja, sektor, kloter, kafilah, dan fawj. Pemahaman itu diperlukan guna menghindari tumpang tindih wewenang sekaligus menjaga pelayanan tetap terkoordinasi.
"Setiap orang harus memahami siapa yang bertanggung jawab atas suatu layanan dan di mana kewenangannya berada. Kita ini satu kesatuan. Kekompakan dan koordinasi menjadi kunci," jelasnya.
Di samping menguasai struktur dan wewenang, petugas juga perlu memahami keseluruhan tahapan pelayanan jemaah, sejak keberangkatan dari Indonesia, kedatangan serta aktivitas selama berada di Arab Saudi, pelaksanaan rangkaian ibadah haji, hingga kepulangan ke Tanah Air. Penguasaan dasar fikih serta manasik ibadah haji juga menjadi modal penting bagi setiap petugas.
Dengan bekal tersebut, mereka mampu memberikan pendampingan dan membantu jamaah sesuai keperluan saat menunaikan ibadah. Selama mengikuti pelatihan, para peserta juga mendapat pembekalan keterampilan komunikasi, termasuk kemampuan bahasa Arab praktis. Bekal ini diharapkan mempermudah petugas menjalin interaksi dengan jemaah maupun instansi terkait di Arab Saudi.