Mantan Tokoh Jemaah Islamiyah Bangun Rumah Moderasi:Para Ekstrimis Didekati dan Disadarkan

LANGIT7.ID-Ngawi; Masih ingat aliran Jamaah Islamiyah? Organisasi yang dulu dilabeli ekstrimis, bagaimana kondisinya sekarang?

Jemaah Islamiyah (JI) yang telah dibubarkan ternyata kini mengambil langkah baru untuk menjauh dari masa lalu dengan cap radikal. Saat ini kelompok tersebut benar benar berubah dan membuat Rumah Wasathiyah (Rumah Moderasi). Program ini bertujuan membimbing mantan anggota JI agar meninggalkan paham ekstremisme.

JI berada di balik serangan teror paling mematikan di Asia Tenggara, termasuk bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang.

Selain itu, upaya juga dilakukan untuk membantu pesantren-pesantren yang dulunya terafiliasi dengan JI beralih ke ajaran agama yang mengikuti arus utama seperti NU dan Muhammadiyah.

Mantan Pemimpin JI Dibebaskan Bersyarat
Dalam perkembangan sekarang, Para Wijayanto, ketua JI yang menjabat paling lama, dibebaskan bersyarat pada 27 Mei. Ia memimpin kelompok tersebut—yang didirikan pada 1993—selama 11 tahun sebelum ditangkap pada 2019.

Wijayanto adalah salah satu tokoh kunci di balik pembubaran JI pada Juni tahun lalu. Dalam sebuah wawancara media beberapa bulan kemudian, ia mengakui bahwa JI salah mengikuti ajaran Al-Qaeda, yang menganut ekstremisme dan menganggap pemerintah sebagai kafir.

Sejak dibebaskan, pria 60 tahun ini terlibat dalam program deradikalisasi bagi narapidana terorisme di penjara berkeamanan maksimal—sebagai bagian dari Rumah Wasathiyah.

Wijayanto adalah salah satu tokoh sentral program yang diluncurkan awal bulan ini. Ia menyebutnya sebagai "terapi ideologis" untuk menyembuhkan paham ekstrem.

“Kegiatan di sini bukan sekadar ceramah biasa, melainkan pendalaman dengan pendekatan keilmuan berbasis kitab-kitab klasik,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya menggunakan teks-teks kuno karena diakui sebagai rujukan otoritatif oleh kelompok radikal.

Menurut Wijayanto, antusiasme narapidana terorisme dalam program ini sangat tinggi. Beberapa bahkan menangis karena merasa akhirnya mendapat pencerahan setelah bertahun-tahun dipenjara.

“Mereka bilang, ‘Kenapa tidak diberi penjelasan seperti ini dulu, agar kami tidak sampai masuk penjara?’ Itu sangat menyentuh,” tambahnya.

Wijayanto mengatakan Rumah Wasathiyah tidak hanya untuk narapidana terorisme. Di tahun pertama, 70% pesertanya adalah mantan anggota JI, sementara 30% untuk masyarakat umum.

Ia berharap metode ini bisa menjadi solusi bagi siapa pun yang terpapar ideologi ekstrem—bahkan sebagai alat pencegahan dini di kalangan remaja dan pelajar.

Tak lama setelah bebas, Wijayanto juga bertemu dengan pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)—dua ormas Islam terbesar di Indonesia.

“Kami meminta agar pintu dibuka jika ada mantan anggota JI yang ingin bergabung dengan mereka, karena bentuk reintegrasi yang kami inginkan bukan membangun kembali JI, melainkan menjadi bagian dari organisasi yang sudah diakui Republik Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pesantren-pesantren bekas afiliasi JI juga akan belajar dari pesantren Muhammadiyah dan NU dalam mengembangkan kurikulum yang mengajarkan Islam moderat.



Dukungan dari Densus 88
Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri menyatakan mantan anggota JI sejauh ini tetap berkomitmen meninggalkan ideologi lama.

“Program ini sangat baik karena bukan sekadar pembubaran simbolis JI, di mana para pemimpinnya menyatakan bubar,” kata juru bicara Densus 88, Mayndra Eka Wardhana.

“Dengan berdirinya Rumah Wasathiyah, mereka kini terbuka bagi siapa pun yang ingin berdialog dan berdiskusi tentang ideologi.”

"Kami Bukan Sekadar Slogan"
Di Pesantren Ar-Rohmah, yang dulunya terafiliasi dengan JI, perubahan signifikan sedang berlangsung.

Pesantren khusus perempuan dengan 450 santri di Ngawi, Jawa Timur ini kini memasang simbol-simbol negara untuk memperkuat identitas kebangsaan.

Setelah JI dibubarkan tahun lalu, pesantren ini memasang tiang bendera untuk mengibarkan Merah Putih. Kehadiran bendera negara dimaksudkan untuk menanamkan rasa patriotisme dan kebanggaan sebagai warga negara.

Tahun lalu, pesantren ini pertama kali merayakan HUT RI, dan rencananya akan dilakukan lagi pada 17 Agustus mendatang.

“Kontribusi kami dari pesantren untuk negara ini seharusnya tidak diragukan,” kata Kristyan Ahmad Saifulloh, direktur Ar-Rohmah, menanggapi kecurigaan publik.

“Kami bukan sekadar slogan… Kami aktif berpartisipasi dalam mendidik bangsa. Itu sudah kami lakukan.”

Lebih Banyak Pesantren Mendapat Izin Operasional
Namun, perubahan di Ar-Rohmah sudah dimulai sebelum JI dibubarkan.

Pesantren ini mendapat izin operasional dari Kementerian Agama pada 2021. Sejauh ini, 21 pesantren bekas afiliasi JI telah mendapatkan izin serupa—yang diwajibkan pemerintah untuk memastikan nilai-nilai kebangsaan dijunjung.

Kemenag sedang mengevaluasi 30 pesantren lain dengan keterkaitan masa lalu dengan JI untuk pemberian izin.

Dr. Basnang Said, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, mengatakan proses ini tidak mudah.

“Kita tidak bisa terburu-buru hanya untuk memenuhi syarat administratif, tapi akhirnya malah melanggar prinsip-prinsip tertentu. Ini menyangkut negara dan bangsa” tegasnya.

“Kita harus bekerja sama untuk memastikan keamanan bangsa, agar pesantren yang berdiri adalah yang pada akhirnya tetap setia dan berdedikasi tinggi pada negara.”

Pesantren Al-Ihsan Ikut Program Pemerintah
Pesantren lain di Jawa Timur—Al-Ihsan di Kota Madiun—sedang dalam proses mendapatkan izin operasional.

Dulu terafiliasi dengan JI, pesantren ini kini bergabung dalam program makan bergizi gratis yang diluncurkan pemerintah pada Januari tahun ini.

Program nasional—yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto—bertujuan meningkatkan kualitas SDM Indonesia dengan memperbaiki gizi anak dan mendukung pendidikan.

Keikutsertaan Al-Ihsan dalam program negara menjadi bukti nyata transformasinya.

“Begitu dapat izin, kami akan bisa berkontribusi lebih secara formal. Saya yakin pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk memajukan pendidikan,” kata Joko Supriyanto, pimpinan pesantren.

Kesimpulan
Upaya mantan anggota JI dan pesantren-pesantren bekas afiliasinya untuk beralih ke moderasi menunjukkan perkembangan positif dalam deradikalisasi di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan ormas Islam besar, diharapkan langkah ini dapat memperkuat persatuan bangsa dan mencegah penyebaran paham ekstrem di masa depan.(*/saf/CNA)