LANGIT7.ID-Jakarta; Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering dibanggakan. Tapi bagi Bank Indonesia, angka pertumbuhan saja tidak cukup. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: sudahkah manfaatnya dirasakan semua orang?
Pesan itulah yang disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M Juhro, dalam Seminar Nasional Ekonomi Syariah bertajuk "Membangun Masa Depan Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan". Acara hasil kerja sama BI dan Nusantara TV itu digelar di Grand on Thamrin Ballroom, Hotel Pullman Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).
Bukan Sekadar Tumbuh, tapi Juga Stabil dan Inklusif
Solikin menegaskan setiap kebijakan pembangunan ekonomi harus punya tujuan yang jelas: mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, kata dia, konsep welfare itu jauh lebih holistik karena berlandaskan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.
"Jadi kita tidak hanya sekadar tumbuh, tapi kita juga harus stabil, resilient, dan yang paling penting adalah inklusif. Di situlah kita bicara bagaimana mengupayakan sesuatu yang sustainable," ujar Solikin saat menjadi keynote speaker.
Prinsip "No One Left Behind" dalam Ekonomi Syariah
Baginya, pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi tidak berarti jika manfaatnya hanya dinikmati segelintir orang. Di titik inilah ekonomi syariah menawarkan konsep kesejahteraan yang bersifat non-Pareto optimal — kemakmuran suatu kelompok tidak dicapai dengan mengorbankan kelompok lain.
Prinsipnya sederhana namun mendasar: no one left behind. Tidak boleh ada yang tertinggal.
Untuk mewujudkannya, Solikin mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh — mulai dari pelaku usaha, infrastruktur, regulasi, hingga suprastruktur. Semua itu diperlukan untuk membangun rantai pasok dan nilai tambah yang tangguh.
Modal Sosial: Senjata Indonesia yang Belum Dioptimalkan
Indonesia, menurut Solikin, sebenarnya punya modal sosial yang besar. Potensi itu datang dari populasi muslim yang besar, bonus demografi, serta instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Namun modal sosial itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak diintegrasikan dengan kemajuan teknologi. Solikin menilai sinergi keduanya bisa menjadi penopang produktivitas sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi baru nasional.
"Potensi-potensi yang ada harus kita integrasikan dengan endowment yang kita miliki. Kita bicara potensi ekonomi syariah, nilai-nilai, dan teknologi yang diintegrasikan untuk membangun modal sosial. Modal sosial inilah sumber pertumbuhan ekonomi baru kita untuk meningkatkan produktivitas nasional," tegasnya.
Mengisi Celah yang Tak Disentuh Ekonomi Konvensional
Pembahasan juga menyentuh soal inovasi di sektor riil. Menurut Solikin, inovasi struktural di sektor ini sering kali mahal dan berisiko tinggi, sehingga ekonomi konvensional cenderung enggan masuk.
Kondisi itu, baginya, justru menjadi ruang bagi prinsip Maqashid Syariah dan keuangan sosial-mikro Islam untuk mengisi celah sekaligus mendorong produktivitas masyarakat secara nyata.
Halal Food hingga Pariwisata Halal
Solikin pun mengajak seluruh pemangku kepentingan mengembangkan potensi ekonomi syariah Indonesia — termasuk halal food, modest fashion, dan pariwisata halal — menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing global, berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan bersama.
Seminar tersebut turut dihadiri Direktur Utama Nusantara TV Randy M. Tampubolon serta sejumlah narasumber panel diskusi bertema "Dari Visi Menuju Aksi: Mempercepat Transformasi Ekonomi Syariah Indonesia". Mereka antara lain Ketua Badan Pengurus DSN MUI yang juga Komisaris BSI KH M Cholil Nafis, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Dadang Muljawan, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar, serta Ekonom Syariah Adiwarman Azwar Karim.
(lam)