Ditunggu dari Pagi Sampe Sore di KPK Menteri Nusron Tidak Hadir karena Agenda Internal

LANGIT7.ID-Jakarta; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (7/10/2026) dibuat kecewa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Menteri Nusron yang dijadwalkan diperiksa pada pagi hari, tidak muncul di Gedung Merah Putih hingga beberapa jam setelah waktu yang ditentukan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo akhirnya mengonfirmasi kepada media bahwa Nusron mengirim surat yang menyatakan tidak dapat hadir karena "sudah ada agenda kegiatan internal di ATR/BPN".

Ini bukan pertama kali Nusron menjadi sorotan publik. Sejak KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada pertengahan September, namanya terus disebut. KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini dan menyita barang bukti uang tunai lebih dari Rp106,3 miliar, dengan 4 orang secara eksplisit disebut sebagai "orang kepercayaan" Nusron. Di antaranya mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, kader Golkar Fahd El Fouz, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Jaksa menduga aliran dana tersebut mengalir ke lingkaran yang dekat dengan Nusron, terkait permohonan perpanjangan dan pembukaan HGB (Hak Guna Bangunan) milik Summarecon di wilayah Bogor.

Pemeriksaan Nusron oleh KPK diposisikan sebagai "saksi", bukan tersangka. Namun pernyataan Juru Bicara Budi Prasetyo mengisyaratkan bobot pemeriksaan tersebut. Ia menegaskan bahwa keterangan Nusron "diperlukan untuk menjelaskan konstruksi kasus secara utuh", dan penyidik membutuhkannya untuk "melacak aliran dana dan rantai perintah". Dengan kata lain, KPK berusaha memastikan: di balik Rp106,3 miliar itu, apakah ada jalur instruksi dari perantara perusahaan menuju ruang kerja menteri.

Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Selasa (7/10) telah mengonfirmasi secara terbuka bahwa surat panggilan "sudah dikirim pekan lalu", dan menegaskan "setiap warga negara yang menerima panggilan memiliki kewajiban hukum untuk hadir". Hanya sehari kemudian, Nusron tidak hadir dengan alasan "agenda internal". Respons KPK terukur namun tidak ambigu—akan menjadwalkan ulang pemeriksaan, dan "mengimbau" yang bersangkutan untuk kooperatif pada kesempatan berikutnya.

Dalam tradisi politik antikorupsi di Indonesia, pejabat tinggi yang menghindari panggilan KPK dengan alasan "agenda kedinasan" bukan hal baru. Namun keputusan KPK untuk mengungkap detail ketidakhadiran itu pada hari yang sama, dan secara khusus menekankan "pentingnya keterangan saksi", itu sendiri merupakan strategi tekanan.

Nusron sejauh ini belum berstatus tersangka, tetapi ia kini menghadapi posisi yang sulit: jika terus menghindar, ingatan publik akan tertahan pada kesan "enggan menjelaskan uang itu"; jika hadir, ia harus menghadapi pertanyaan penyidik tentang "orang kepercayaan" dan "rantai perintah"