Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Putusan Mk

LANGIT7.ID-Solo; Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak ditemukan adanya ijazah atau dokumen setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan Jokowi itu ia sampaikan pada Kamis (8/10/2026) di Solo.

"Setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar (negeri) juga ada sistemnya sendiri," ujar Jokowi dengan mimik serius.

"Dan yang paling penting, Mas Wapres ini kan sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya," lanjutnya.

Namun, pernyataan Jokowi itu dinilai menyederhanakan persoalan. Pasalnya, inti putusan MK bukanlah soal apakah Gibran pernah menempuh pendidikan setara SMA, melainkan soal ada atau tidaknya dokumen resmi yang bisa diverifikasi oleh sistem administrasi Indonesia.

Berdasarkan data Riwayat Hidup yang diungkap dalam persidangan MK, jejak pendidikan Gibran adalah sebagai berikut:

Tahap Institusi Tahun
SD SDN Mangkubumen Kidul 16, Solo 1993–1999
SMP SMP Negeri 1 Surakarta 1999–2002
Sekolah menengah (Singapura) Orchid Park Secondary School 2002–2004
Pathway (Australia) UTS Insearch, Sydney 2004–2007
Pendidikan tinggi (Singapura) MDIS Singapura 2007–2010

Gibran menyelesaikan program O-Level di Singapura, bukan kelulusan SMA dalam sistem Indonesia. Setelah itu ia masuk program pathway UTS Insearch, lalu pindah ke MDIS untuk meraih Advanced Diploma, dan akhirnya memperoleh gelar BSc Honours in Marketing melalui program kerja sama MDIS dengan University of Bradford, Inggris. Sepanjang jalur itu, tidak pernah ada satu pun "ijazah SMA" dalam konteks Indonesia yang dihasilkan.

Apa Sebenarnya yang Diputus MK?

MK dalam putusannya menyatakan bahwa materi yang diterima Kementerian Pendidikan untuk keperluan penyetaraan pendidikan tahun 2019 adalah certificate of attendance (surat keterangan kehadiran), academic record (catatan akademik), dan explanation of grades (penjelasan nilai)—bukan ijazah, sertifikat, atau diploma.

Hakim Arsul Sani menggunakan diksi yang presisi: "tidak menemukan dokumen yang menunjukkan". Artinya, fokus sengketa hukum bukanlah apakah Gibran memiliki kemampuan pengetahuan setara lulusan SMA, melainkan apakah sistem administratif memiliki bukti standar yang dapat diarsipkan dan diverifikasi. Istana sendiri mengakui dokumen itu "belum diketemukan", bukan "tidak ada".

Logika Jokowi Tidak Berlaku di Sistem Pathway

Penalaran Jokowi bersifat linear: S1 → pasti melalui SMA → jadi tidak ada masalah. Namun Gibran menempuh jalur internasional non-linear: O-Level → program pathway → Advanced Diploma → gelar universitas mitra. Jalur ini secara fisik tidak memerlukan, dan tidak akan menghasilkan ijazah SMA.

Sejumlah pihak dengan latar belakang pendidikan luar negeri menegaskan hal serupa. Pathway bukan bimbingan belajar atau kursus bahasa, melainkan saluran masuk institusional, di mana siswa bisa langsung masuk ke tahap Diploma atau Degree tanpa ijazah SMA tradisional. Ainun Najib bahkan memberi contoh BJ Habibie yang di Jerman melewati S1 langsung ke S2 untuk menunjukkan bahwa perbedaan sistem adalah hal yang normal