Dua Tahun Prabowo-Gibran: Sejauh Mana Asta Cita Terwujud?

LANGIT7.ID- Jakarta; Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi periode evaluasi terhadap pelaksanaan janji politik, program prioritas, serta kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat. Sejumlah agenda, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan ketahanan pangan, hingga perluasan akses pendidikan, telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Namun, penciptaan lapangan kerja formal, daya beli kelas menengah, dan kualitas pelaksanaan program masih menyisakan tantangan.

Pengamat sosial politik Dr. Ami Kamiludin, menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan program. Menurut dia, konsistensi pelaksanaan kebijakan dan kesesuaian antara narasi pemerintah dengan kondisi yang dialami masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Evaluasi Asta Cita: Program Sosial Berjalan, Target Ekonomi Menantang

Dalam analisisnya, Dr. Ami melihat adanya perbedaan perkembangan antara program yang manfaatnya dapat diterima langsung masyarakat dan janji politik yang membutuhkan perubahan lebih luas di sektor ekonomi.

"Jika kita lakukan audit terhadap janji politik kampanye Prabowo-Gibran, terlihat jelas adanya pemilahan prioritas. Janji di sektor bantuan langsung dan penguatan fondasi pangan berjalan agresif, namun janji terkait penciptaan lapangan kerja formal dan pertumbuhan ekonomi tinggi masih tertahan oleh kondisi riil pasar," ujar Dr. Ami Kamiludin.

MBG menjadi salah satu program unggulan yang pelaksanaannya diperluas. Pemerintah juga menjalankan program Cek Kesehatan Gratis, mengembangkan fasilitas pendidikan, dan melanjutkan agenda penguatan ketahanan pangan. Di sektor pertanian, kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah diarahkan untuk mendukung pendapatan petani.

Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pelayanan dasar dan memperkuat ketahanan nasional. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tetap perlu dinilai berdasarkan mutu layanan, pemerataan penerima manfaat, efektivitas anggaran, serta hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen masih menjadi tantangan. Dalam bahan analisis yang disampaikan Dr. Ami, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut berada di kisaran 5–5,2 persen. Perbedaan antara realisasi dan target tersebut memperlihatkan besarnya pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendorong akselerasi ekonomi.

Penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan koperasi desa juga membutuhkan dukungan kondisi usaha, investasi, serta kemampuan pelaksanaan di tingkat daerah. Karena itu, capaian program sosial dan tantangan ekonomi perlu dibaca sebagai dua bagian berbeda dalam evaluasi pemerintahan.

MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Diuji dari Kualitas Pelaksanaan

Selain cakupan penerima manfaat, keberhasilan MBG juga berkaitan dengan tata kelola distribusi makanan. Program ini berpotensi membuka pasar bagi petani, peternak, dan pelaku usaha kuliner lokal melalui pengadaan bahan pangan. Bagi keluarga penerima, program tersebut juga ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi.

Namun, pelaksanaan dalam skala besar membutuhkan pengawasan yang konsisten, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga pemenuhan standar kebersihan. Insiden gangguan keamanan pangan yang terjadi di sejumlah daerah, sebagaimana disinggung dalam analisis Ami, menjadi catatan mengenai pentingnya pengendalian mutu.

Persoalan tersebut juga berpengaruh terhadap komunikasi pemerintah. Ketika masyarakat membagikan keluhan atau pengalaman mengenai pelaksanaan program, informasi dapat menyebar dengan cepat dan membentuk penilaian publik.

Selain MBG, Koperasi Desa Merah Putih menjadi bagian dari agenda penguatan ekonomi di tingkat desa. Koperasi diharapkan dapat membantu pembiayaan usaha mikro, menampung hasil produksi masyarakat, dan memperpendek rantai distribusi.

Akan tetapi, keberlanjutan koperasi tidak hanya bergantung pada dukungan regulasi dan pembiayaan. Pengelolaan profesional, transparansi, serta kemampuan menghasilkan pendapatan secara mandiri juga dibutuhkan.

Dr. Ami menyoroti risiko ketergantungan terhadap dukungan pemerintah pusat dan kemungkinan pengaruh kepentingan elite lokal dalam pengelolaan koperasi. Menurut pandangannya, kelembagaan ekonomi desa perlu memiliki tata kelola yang kuat agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan berkelanjutan.

Dengan demikian, evaluasi kedua program tersebut tidak cukup berhenti pada jumlah penerima manfaat atau pembentukan kelembagaan. Pengawasan, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaannya.

Daya Beli Kelas Menengah dan Lapangan Kerja Menjadi Catatan

Di sektor ekonomi, Dr. Ami memberikan perhatian khusus terhadap tekanan yang dihadapi kelas menengah. Ia menggunakan istilah squeezable middle class untuk menggambarkan kelompok masyarakat yang ruang belanjanya semakin terbatas ketika biaya hidup dan pengeluaran rutin meningkat.

"Ada fenomena squeezable middle class yang makin nyata dalam dua tahun terakhir. Sementara kelompok masyarakat bawah mendapatkan bantalan perlindungan dari MBG serta bantuan sosial, dan kelompok atas memiliki akumulasi aset yang aman, kelompok kelas menengah justru menanggung beban pajak dan biaya hidup yang kian tinggi tanpa mendapat proteksi langsung yang memadai. Kondisi ini membuat pola konsumsi rumah tangga kelas menengah menjadi jauh lebih tertahan," kata Dr. Ami Kamiludin.

Pernyataan tersebut menyoroti persoalan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi. Bagi rumah tangga kelas menengah, pengeluaran untuk kebutuhan pokok, transportasi, pendidikan, dan tempat tinggal dapat membatasi ruang belanja lainnya. Kondisi konsumsi rumah tangga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan ketika pemerintah mengevaluasi perkembangan ekonomi.

Tantangan berikutnya adalah penyerapan tenaga kerja. Ami memperkirakan sekitar 2,5 juta hingga 3 juta orang memasuki angkatan kerja setiap tahun. Pada saat yang sama, sektor manufaktur padat karya, termasuk tekstil dan garmen, menghadapi tekanan persaingan serta pemutusan hubungan kerja.

Kondisi tersebut membuat penciptaan pekerjaan formal menjadi persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang stabil perlu disertai kemampuan dunia usaha menyerap tenaga kerja dan menyediakan pekerjaan dengan pendapatan serta perlindungan yang memadai.

Dr. Ami juga mengingatkan kemungkinan meningkatnya jumlah pekerja yang mengandalkan sektor informal dan ekonomi berbasis platform digital.

"Pemerintah harus mewaspadai gelombang pergeseran massal tenaga kerja ke sektor informal dan gig economy, seperti pengemudi transportasi online dan kurir logistik. Tanpa kepastian jaminan sosial, perlindungan upah yang layak, dan kepastian karir, lonjakan pekerja informal ini dapat menciptakan kerentanan sosial baru di masa depan," lanjutnya.

Pekerjaan berbasis platform digital memang menjadi salah satu pilihan mencari penghasilan. Namun, persoalan jaminan sosial, kepastian pendapatan, dan perlindungan pekerja tetap perlu diperhatikan, terutama jika semakin banyak masyarakat menggantungkan penghidupan pada pekerjaan dengan kepastian yang terbatas.

Ruang Digital Mengubah Cara Masyarakat Menilai Pemerintah

Perkembangan media sosial turut memengaruhi cara kebijakan pemerintah diterima dan diperdebatkan. Platform seperti X, TikTok, dan Instagram memungkinkan masyarakat menyampaikan pengalaman mengenai pelayanan publik, kondisi ekonomi, hingga pelaksanaan program pemerintah secara langsung.

Sebagai pengamat siber, Ami menilai pola komunikasi publik tidak bisa hanya mengandalkan pernyataan resmi atau publikasi angka statistik.

"Masyarakat digital hari ini tidak lagi bisa dipuaskan hanya dengan narasi resmi di media massa atau angka statistik makro di atas kertas. Warganet menilai kinerja pemerintah berdasarkan bukti fisik yang terverifikasi secara langsung di linimasa mereka," kata Dr. Ami Kamiludin.

Menurut dia, persoalan yang ditemukan di lapangan dapat dengan cepat berkembang menjadi perbincangan luas. Keluhan tentang distribusi MBG atau kesulitan lulusan baru memperoleh pekerjaan, misalnya, dapat menyebar melalui unggahan dan tanggapan pengguna lain.

"Ketika ada celah pengawasan pada distribusi MBG di suatu daerah, atau ada keluhan tentang sulitnya mencari lapangan kerja dari para lulusan baru, warganet melakukan pengerasan suara (amplifying) dalam hitungan menit. Di sinilah transparansi data, kecepatan respons pejabat publik, dan komputasi umpan balik pemerintah diuji secara terbuka," jelasnya.

Dr. Ami melihat percakapan publik memuat apresiasi terhadap sejumlah kebijakan, termasuk diplomasi internasional dan program bantuan, sekaligus kritik terhadap persoalan lapangan kerja, biaya hidup, dan mutu pelaksanaan MBG.

Meski begitu, percakapan media sosial tidak otomatis mencerminkan pandangan seluruh penduduk. Tingkat interaksi pada sebuah isu berbeda dari hasil survei yang dilakukan menggunakan metode pengambilan sampel dan pengukuran tertentu.

Karena itu, komunikasi pemerintah perlu disertai keterbukaan data dan tindak lanjut yang dapat diperiksa. Respons yang cepat menjadi penting, tetapi penyelesaian masalah di lapangan tetap menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Stabilitas Politik Belum Menggantikan Hasil Kebijakan

Dari sisi politik, Ami menilai dukungan mayoritas partai di parlemen memberikan ruang bagi pemerintahan Prabowo untuk menjalankan agenda strategis dan mendorong pembahasan kebijakan. Namun, stabilitas politik tidak dengan sendirinya menjamin seluruh program berjalan efektif.

"Dari sisi stabilitas pemerintahan, Prabowo berhasil mengunci panggung politik nasional sehingga tidak ada potensi guncangan politik berarti di parlemen. Namun konsekuensinya, seluruh beban eksekusi kebijakan kini sepenuhnya berada di pundak jajaran eksekutif," ujarnya.

Pernyataan tersebut menempatkan pelaksanaan kebijakan sebagai salah satu tolok ukur penting dalam evaluasi pemerintahan. Ketika dukungan politik relatif kuat, perhatian publik dapat semakin terarah pada hasil kerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dr. Ami juga menyinggung dinamika dukungan politik menjelang Pemilu 2029. Menurut dia, sinyal dukungan terhadap kemungkinan masa jabatan kedua merupakan bagian dari dinamika politik, tetapi keberlanjutan dukungan masyarakat tetap berkaitan dengan hasil kebijakan yang dirasakan sehari-hari.

"Deklarasi atau sinyal dukungan dua periode dari parpol koalisi adalah hal yang lumrah untuk mengamankan kepastian investasi dan keberlanjutan proyek strategis jangka panjang. Namun, kunci utama untuk mempertahankan elektabilitas hingga 2029 bukanlah transaksi politik di tingkat atas, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yakni keterjangkauan harga bahan pokok dan ketersediaan lapangan kerja," tegas Dr. Ami Kamiludin.

Dalam analisisnya, Dr. Ami Kamiludin turut membandingkan tingkat kepuasan publik, popularitas, dan elektabilitas Prabowo Subianto sejak awal menjabat pada Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Menurut data yang dicantumkannya, tingkat kepuasan publik pada akhir 2024 berada di kisaran 75–82 persen, sedangkan pada Oktober 2026 berada di rentang 68–72 persen.

Sementara itu, popularitas figur Prabowo disebut tetap tinggi, yakni sekitar 92–95 persen. Untuk simulasi bursa calon presiden menuju Pemilu 2029, elektabilitas Prabowo pada 2024 dicatat berada di kisaran 45–52 persen dalam simulasi tokoh tunggal pascapemilu. Pada Oktober 2026, angkanya disebut berada di rentang 32–38 persen dalam bursa survei terbuka.

Dr. Ami menilai pergerakan tersebut mencerminkan perubahan penilaian publik seiring berjalannya pemerintahan dan pelaksanaan program prioritas.

"Jika kita membandingkan data elektabilitas dan tingkat kepuasan publik di awal masa jabatan dengan kondisi dua tahun berjalan saat ini, terlihat adanya pergeseran dari bulan madu politik menuju kalkulasi rasional berbasis realitas ekonomi harian masyarakat," jelasnya.

Meski demikian, angka-angka tersebut perlu dibaca sesuai konteks pengukuran masing-masing. Bahan analisis yang tersedia belum mencantumkan nama lembaga survei, tanggal pengumpulan data secara terperinci, jumlah responden, maupun metodologi yang digunakan. Karena itu, angka tersebut disajikan sebagai data yang dikemukakan dalam analisis Dr. Ami, bukan sebagai hasil survei independen yang telah terverifikasi.

Popularitas figur, kepuasan terhadap kinerja pemerintah, dan elektabilitas dalam simulasi pemilihan juga merupakan indikator yang berbeda. Ketiganya tidak dapat dipertukarkan tanpa penjelasan mengenai metode pengukuran yang digunakan.

Tahun Ketiga Menjadi Ujian Konsistensi Pelaksanaan

Memasuki tahun ketiga, tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran mencakup peningkatan kualitas program prioritas, penguatan kesempatan kerja formal, serta kemampuan menjaga daya beli masyarakat. Evaluasi juga perlu mencakup penggunaan anggaran, mutu layanan, pemerataan penerima manfaat, dan keberlanjutan program.

Ami menilai kepercayaan publik digital akan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara komunikasi pemerintah dan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.

"Secara struktur politik di parlemen, pemerintah sangat solid. Namun di ruang siber, sentimen publik sangat dinamis. Kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik digital menuju 2029 adalah konsistensi narasi kebijakan yang sejalan dengan realitas ekonomi harian yang dirasakan masyarakat di linimasa mereka," pungkas Dr. Ami Kamiludin.

Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar pada kualitas pelaksanaan kebijakan, penciptaan lapangan kerja formal, serta komunikasi publik yang transparan dan responsif.

Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan luasnya agenda program prioritas sekaligus beragam tantangan dalam pelaksanaannya. Pada periode berikutnya, penilaian terhadap pemerintah akan semakin berkaitan dengan kemampuan menjaga mutu program, memperluas kesempatan ekonomi, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara terukur.(*/zd)