Kadin Luncurkan Buku Putih Bahas Hambatan Dan Solusi Dunia Usaha 2026

LANGIT7.ID-Jakarta; Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia resmi meluncurkan Buku Putih Hambatan dan Solusi Dunia Usaha Tahun 2026. Dokumen itu menjadi potret konkret biaya ekonomi tinggi yang selama ini membelit pelaku usaha, sekaligus peta jalan untuk mengembalikan industri sebagai lokomotif pertumbuhan.

Peluncuran tersebut berlangsung dalam Forum Komunikasi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia menjelang Rapimnas Kadin 2026 di The Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta, Senin (19/10/2026). Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Bisnis Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Prof. Didik J. Rachbini, memaparkan inti buku itu di hadapan para ketua umum asosiasi dan organisasi pengusaha.

"Buku Putih Hambatan dan Solusi Dunia Usaha Tahun 2026 baru saja diluncurkan. Dalam waktu singkat ini, saya akan menyampaikan sekilas isinya melalui tiga hal: mengapa buku ini penting bagi arah ekonomi kita, apa yang kami temukan, dan ke mana arah solusinya," ujar Didik membuka paparannya.

Pertumbuhan 5 persen belum cukup

Didik menyoroti tantangan utama perekonomian nasional yang masih bertahan di kisaran 5 persen. Pada triwulan II-2026, ekonomi tumbuh 5,29 persen. Angka itu patut disyukuri, tetapi belum cukup untuk membawa Indonesia menuju sasaran 7–8 persen.

Ia merujuk pengalaman era deregulasi dan debirokratisasi tahun 1980-an. Saat itu, pemerintah secara sistematis mengurangi hambatan usaha, membuka ruang investasi, mendorong ekspor, dan memperkuat sektor industri. Hasilnya, industri tumbuh tinggi dan menjadi lokomotif perekonomian.

"Pelajaran itu tetap relevan. Untuk mencapai pertumbuhan 7–8 persen, sektor industri harus tumbuh jauh lebih kuat daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi tahun 2026 justru menegaskan bahwa pertumbuhan industri kita belum cukup kuat," tegasnya.

Karena itu, ia menilai kebijakan ekonomi tidak dapat berjalan secara business as usual. Industrialisasi harus kembali ditempatkan sebagai strategi utama melalui investasi produktif, ekspor manufaktur, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi, dan keterhubungan dengan rantai produksi global.

"Investasi yang kita butuhkan bukan semata-mata investasi dalam jumlah besar, melainkan investasi berkualitas: yang memperkuat basis industri, menciptakan pekerjaan produktif, mendorong transfer teknologi, dan meningkatkan kemampuan ekspor nasional," jelas Didik.

Biaya ekonomi tinggi masih menghantui

Menurut Didik, industrialisasi tidak akan berjalan apabila dunia usaha masih menghadapi biaya ekonomi tinggi. Sumbernya jelas: regulasi berlebihan, proses perizinan panjang, ketidakpastian kebijakan, tumpang tindih kewenangan, serta birokrasi yang belum efisien.

"Deregulasi dan reformasi birokrasi bukan sekadar penyederhanaan administrasi, tetapi bagian dari reformasi struktural ekonomi yang akan mengakselerasi pertumbuhan," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah, digitalisasi pelayanan, kepastian hukum, serta tata kelola yang kuat agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam mengambil keputusan investasi. Kepastian kebijakan semakin krusial di tengah perubahan ekonomi global, terutama pada kebijakan perpajakan, perdagangan, tarif, dan ketentuan sektoral.

"Kebijakan tersebut tidak dapat dilihat hanya dari kepentingan jangka pendek, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi produktif jangka panjang," paparnya.

Di tengah fragmentasi perdagangan dunia, Indonesia perlu memperkuat orientasi keluar dengan memanfaatkan pasar global, investasi asing, dan ekspor. Negara-negara yang berhasil memperkuat industrinya menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap investasi dan rantai produksi global dapat menjadi jalan untuk meningkatkan teknologi, produktivitas, dan daya saing.

107 isu, 407 rekomendasi

Buku Putih 2026 memotret biaya ekonomi tinggi tersebut secara konkret, langsung dari suara pelaku usaha. Dokumen itu disusun dari aspirasi para Anggota Luar Biasa Kadin dan pengusaha tingkat provinsi melalui survei aspirasi dan rangkaian Rapat Komisi.

Hasilnya, terhimpun 107 isu strategis dan 407 usulan rekomendasi dalam 15 klaster. Klaster dengan isu terbanyak adalah Keuangan dan Pembiayaan (13 isu, 60 rekomendasi), disusul Persaingan Usaha (12 isu, 45 rekomendasi), Ekspor-Impor (10 isu, 39 rekomendasi), dan Logistik (10 isu).

Untuk memudahkan, Didik membagi 15 klaster itu ke dalam tiga kelompok besar hambatan.

Temuan pertama: biaya dan ketersediaan input produksi (35 isu)

Pada kelompok ini, persoalan energi menjadi sorotan: harga, alokasi, dan kontinuitas pasokan gas industri belum pasti; mekanisme dan tarif power wheeling belum jelas; serta skema harga energi terbarukan belum menarik bagi investasi.

Bahan baku juga menjadi kendala karena kebutuhan industri belum terpenuhi pasokan domestik, dan neraca komoditas belum mencerminkan kebutuhan riil industri. Di sektor logistik, aturan dimensi dan muatan angkutan belum selaras dengan kemampuan kendaraan dan infrastruktur, ditambah pembatasan operasional pada periode tertentu dan tingginya biaya distribusi.

Persoalan ketenagakerjaan dan lahan turut menambah beban, mulai dari tingginya biaya PHK, fragmentasi pelatihan vokasi, hingga ketidakpastian status lahan dan kawasan hutan.

"Hambatan pada input produksi inilah yang membuat biaya dan kepastian pasokan industri kita sulit bersaing," kata Didik.

Temuan kedua: regulasi, standar, dan kepastian hukum (29 isu)

Di bidang lingkungan hidup, proses persetujuan masih lama dan kompleks, sementara standar dan pelaporan yang berlapis menambah cost of compliance. Kebijakan TKDN, SNI, dan label halal juga dinilai belum sepenuhnya berbasis pemetaan kapabilitas industri. Implementasi SNI belum proporsional dan penegakannya timpang, sementara mandatori halal masih menyisakan ketidakjelasan petunjuk teknis dan traceability.

Kepastian hukum dan risiko usaha juga menjadi perhatian, mulai dari premanisme dan gangguan keamanan, RUU Perampasan Aset, hingga perubahan regulasi tanpa masa transisi yang memadai. Di sektor keuangan digital, protokol insiden siber dan tata kelola AI belum tersedia.

"Semua ini menambah biaya kepatuhan dan menggerus kepastian berusaha," ujarnya.

Temuan ketiga: pasar, perdagangan, dan pembiayaan (43 isu)

Kelompok ini mencakup persoalan keuangan dan pembiayaan, seperti bunga, agunan, tenor, dan persyaratan kredit yang belum kompetitif. Usaha menengah dinilai berada di celah kebijakan, sementara keterlambatan pembayaran pemerintah dan pemerintah daerah mengganggu arus kas. Surat utang pemerintah juga disebut menarik likuiditas dari sektor produktif.

Di ranah persaingan usaha, level playing field antara pelaku independen, BUMN/afiliasi, dan pelaku dominan belum setara. Sentralisasi pengadaan membatasi pelaku daerah dan usaha kecil-menengah.

Pada ekspor-impor, kebijakan impor bahan baku belum selaras dengan kebutuhan riil industri, dan perlindungan dari unfair trade serta transshipment belum cukup efektif. Sementara di sisi fiskal, mekanisme restitusi PPN mengganggu arus kas dan pungutan ekspor menekan margin produsen.

"Kelompok inilah yang paling menentukan apakah industri kita mampu tumbuh dan berorientasi ke luar," tegas Didik.

Menghapus hambatan, mengembalikan industri

Didik menutup paparannya dengan pesan tegas. Industri hanya dapat kembali menjadi lokomotif pertumbuhan apabila hambatan-hambatan tersebut dihapus.

"Buku ini adalah suara Bapak/Ibu. Mari kita kawal bersama, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus, dan seluruh Anggota Luar Biasa, agar setiap rekomendasi di dalamnya benar-benar dilaksanakan," ajaknya.

"Menghapus hambatan, mengembalikan industri sebagai lokomotif pertumbuhan. Terima kasih," pungkas Didik.(*/saf)