Ketika Para Guru Besar Turun Gunung: Seruan Moral Mendesak Gibran Mundur Juga Colek Prabowo-Jokowi

LANGIT7.ID-Jakarta;
Situasi politik tanah air makin meruncing. Terlebih ketika para guru besar sudah turun gunung. Pertanda kondisi bangsa perlu ada langkah langkah tegas.
Para akademisi dan intelektual yang tergabung dalam Forum Guru Besar Indonesia melayangkan Surat Terbuka berupa himbauan moral yang secara tegas mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah tersebut dinilai krusial demi menjaga marwah konstitusi, memulihkan etika bernegara, serta menyelamatkan legitimasi kepemimpinan nasional.

Aksi moral para pengajar perguruan tinggi tersebut dipicu oleh terungkapnya fakta persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang persyaratan pencalonan Gibran menjadi wapres.

Para profesor menilai temuan dalam persidangan lembaga peradilan tertinggi konstitusi tersebut membawa implikasi moral yang teramat berat bagi kelangsungan roda pemerintahan.
Dalam poin pertamanya, Forum Guru Besar Indonesia menyoroti runtuhnya keteladanan dan etika bernegara.

Merujuk Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, seorang pejabat publik diwajibkan mundur apabila tindakannya memicu kontroversi moral serta mencederai rasa keadilan publik.

Selain itu, para akademisi mengkhawatirkan terjadinya krisis legitimasi yang merusak mentalitas generasi muda dan dunia pendidikan.

Mereka menilai keberadaan pemimpin yang terpilih melalui proses cacat administratif menjadi preseden buruk yang melecehkan asas integritas akademik serta kepatuhan hukum di perguruan tinggi.

Surat terbuka sejumlah guru besar Indonesia juga menyampaikan pesan yang lebih dalam: bahwa demokrasi bukan hanya soal suara terbanyak, tapi juga soal integritas dan kehormatan moral di birokrasi tertinggi.

Ada momen ketika dunia akademik memilih diam, dan ada momen ketika mereka merasa harus bersuara. Pekan ini, sejumlah guru besar dari berbagai kampus di Indonesia memilih jalan kedua. Lewat surat terbuka, mereka menyampaikan keprihatinan atas situasi politik nasional — sebuah sikap yang, apa pun pandangan kita, layak dibaca dengan kepala dingin.

Jika dibaca sekilas, surat itu memang secara jelas menyorot jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun pesan yang moral tersebut Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi.

"Kami juga mengetuk pintu hati Presiden Prabowo Subianto untuk melihat persoalan ini bukan sekadar dinamika politik, melainkan ujian pertama atas komitmen Presiden mencegah cacat moral di birokrasi tertinggi. Begitu pula kepada Saudara Joko Widodo, kami berharap kearifan dan kebijaksanaan Saudara sebagai seorang negarawan untuk ikut memberikan pandangan yang jernih demi menyelamatkan kehormatan keluarga sekaligus masa depan sejarah demokrasi Indonesia."

Dengan kata lain, surat ini bukan tembakan satu arah, melainkan seruan kolektif agar para pemegang kekuasaan menimbang ulang tanggung jawab moralnya.

Wajah-Wajah di Balik Surat

Yang membuat surat ini berbobot di barisan terdepan, tercantum 13 nama inisiator yang menjadi penggerak utama:

1. Prof. M. Din Syamsuddin
2. Prof. Ryaas Rasyid
3. Prof. Ganjar Kurnia
4. Prof. Idrus Paturusi
5. Prof. Nuhfil Hanani
6. Prof. M. Nasih
7. Prof. Amran Razak
8. Prof. La Ode M. Aslan
9. Prof. Rochmat Wahab
10. Prof. Connie Rahakundini Bakrie
11. Prof. Nandang Sutrisno
12. Prof. Fathul Wahid
13. Prof. Lukman Hakim

Nama-nama itu bukan sosok sembarangan. Sebagian telah puluhan tahun mengkaji konstitusi, etika pemerintahan, dan kebijakan publik. Ketika kelompok seperti ini bersuara, publik berhak bertanya: apa yang mereka lihat sehingga merasa perlu angkat bicara?(*/zd)