PKS Terang Terangan Tegaskan Komitmen Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

LANGIT7.ID-Jakarta;
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan keseriusannya dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komitmen itu disampaikan saat Ketua Badan Legislasi DPTP PKS, Zainudin Paru, menerima para pemohon gugatan Gibran di MK—termasuk advokat senior Denny Indrayana—di kantor DPTP PKS, Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Zainudin, persoalan ini bukan sekadar soal menang atau kalah. Baginya, polemik ijazah Gibran menyangkut moralitas dan marwah bangsa.

"Tentang moralitas, tentang harga diri, tentang harga dan martabat marwah dan martabat bangsa Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, PKS serius untuk itu," ujarnya.

Zainudin berharap tujuh fraksi di DPR turut merespons dan menindaklanjuti kasus tersebut. PKS, katanya, serius menangani hal ini agar Presiden Prabowo Subianto tidak terbebani dan dapat bekerja dengan tenang.

"Kesuksesan Presiden Prabowo dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk program-programnya adalah kesuksesan dan kebahagiaan bagi 280 juta rakyat Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Denny Indrayana yang mewakili para pemohon berharap PKS menjadi inisiator proses pemakzulan Gibran di DPR. Sejak putusan MK dibacakan pada 6 Oktober, menurut Denny, Gibran telah kehilangan legitimasinya sebagai wakil presiden.

"Nah, ini kalau sudah proses politik yang lebih punya keahlian, punya skill, punya kewenangannya teman-teman, saudara-saudara di partai politik," ucapnya.

Denny mengaku telah bersurat kepada fraksi-fraksi lain di DPR untuk menggelar audiensi, namun belum menerima jawaban. Ia menegaskan hanya ingin menindaklanjuti putusan MK yang membongkar skandal pemilu di Indonesia.

"Putusan yang sangat penting, putusan yang sebenarnya menguak skandal kepemiluan kita yang semakin terang-benderang, adanya kecurangan yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil," kata dia.

Dalam perkara Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, MK pada Selasa (6/10) malam menyatakan tidak dapat menerima permohonan Denny Indrayana, yang salah satunya meminta mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Para pemohon perkara ini terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing.

Namun, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. MK pun menyerahkan fakta hukum tersebut kepada lembaga lain untuk ditindaklanjuti.(*/saf)