Kapitalisasi Negara Ala Prabowo

Oleh: Nurkhamid Alfi
Chief Representative Zelan Holdings Sdn. Bhd. 2004–2018LANGIT7.ID, Jakarta – Bagaimana menjelaskan kondisi ketika nilai tukar rupiah melemah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tajam, sementara pertumbuhan ekonomi justru meningkat? Bukankah dalam kajian ekonomi makro, pergerakan IHSG dan nilai tukar rupiah turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi?Saat tulisan ini dibuat pada Senin pagi, 2 November 2026, IHSG berada di level 5.080, sedangkan nilai tukar dolar Amerika Serikat berkisar Rp18.172. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tercatat sebesar 5,45 persen berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).Pada Oktober 2025, tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, IHSG sempat menembus level 8.000 dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.640 per dolar AS. Kondisi tersebut dinilai cukup kondusif bagi investor di pasar modal. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,12 persen, lebih rendah dibandingkan capaian semester I 2026.Selama ini, IHSG dan nilai tukar rupiah lazim digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara. Keduanya berkaitan dengan kepercayaan investor, stabilitas moneter, serta aktivitas investasi. Pandangan tersebut umumnya lekat dengan konsep kapitalisme pasar bebas (free-market capitalism).Namun, dalam pengamatan saya, arah kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo memperlihatkan kecenderungan menuju kapitalisme negara (state capitalism).Dalam sistem kapitalisme pasar bebas, kegiatan ekonomi terutama digerakkan oleh kepemilikan swasta. Perusahaan dan individu memiliki keleluasaan untuk memproduksi, menjual, dan menetapkan harga dengan mengikuti mekanisme pasar. Persaingan antarpelaku usaha menjadi salah satu pendorong efisiensi dan inovasi.Dalam sistem tersebut, pemerintah berperan terutama sebagai pembuat regulasi, penegak hukum, serta pengawas agar persaingan berlangsung sehat dan tidak berkembang menjadi monopoli.Sementara itu, dalam kapitalisme negara, pemerintah berperan lebih besar sebagai pemilik, pengendali, atau pengarah kegiatan bisnis, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi, perbankan, dan pertanian.Dalam pendekatan ini, perusahaan negara tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mencapai agenda pembangunan, pemerataan, keadilan sosial, dan stabilitas nasional. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan kepada perusahaan domestik agar mampu bersaing di tingkat global.Jika melihat kebijakan yang berjalan saat ini, salah satu instrumen yang digunakan pemerintah adalah Danantara atau Daya Anagata Nusantara. Lembaga ini berperan sebagai badan pengelola investasi strategis negara yang diarahkan untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset nasional.Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui mekanisme yang melibatkan badan usaha milik negara. Sistem tersebut ditargetkan memasuki tahap implementasi penuh paling lambat 1 Januari 2027.Saya melihat pendekatan kapitalisme negara berpotensi menjadi koreksi terhadap praktik kapitalisme pasar bebas yang selama ini berkembang di Indonesia. Dalam praktiknya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan sempurna. Pelanggaran aturan, monopoli, dan oligarki dapat tumbuh ketika pengawasan lemah dan kekuatan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu.Dalam kondisi seperti itu, kekuatan ekonomi dapat memengaruhi proses politik dan kebijakan publik. Regulasi bahkan berisiko lebih menguntungkan kepentingan kelompok bisnis tertentu daripada masyarakat luas.Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah praktik pengalihan keuntungan ke luar negeri melalui perusahaan cangkang, transfer pricing, under-invoicing, dan berbagai bentuk manipulasi transaksi perdagangan. Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara serta menghambat penguatan devisa nasional.Konsentrasi kekayaan juga dapat menjadi persoalan serius ketika kekuatan finansial, jaringan media, dan pengaruh politik digunakan untuk memengaruhi proses demokrasi dan pemilu.Melalui pendekatan kapitalisme negara, pergerakan IHSG dan nilai tukar rupiah tetap penting bagi perekonomian, tetapi bukan satu-satunya penentu pertumbuhan. Ada sejumlah sektor lain yang dapat menopang aktivitas ekonomi nasional.Pertama, peningkatan investasi di sektor riil. Realisasi investasi Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan perkembangan aktivitas penanaman modal di dalam negeri.Kedua, produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Aktivitas konsumsi domestik dapat menjadi penyangga pertumbuhan ketika pasar modal mengalami tekanan.Ketiga, neraca perdagangan Indonesia secara umum masih mencatatkan surplus. Di sisi lain, aktivitas produksi manufaktur juga menunjukkan perkembangan positif. Indeks manufaktur Indonesia tercatat berada di level 52,4 pada September 2026, naik dari 49,8 pada Agustus. Angka di atas 50 menunjukkan aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi.Keempat, belanja negara, proyek strategis, serta kondisi fundamental makroekonomi, termasuk neraca transaksi berjalan, turut memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi meskipun pasar keuangan mengalami gejolak.Dengan demikian, aktivitas ekonomi sektor riil dapat tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional dan tidak serta-merta runtuh hanya karena indeks saham melemah.Meski demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan kondisi pasar keuangan. Stabilitas IHSG dan nilai tukar rupiah harus dijaga, antara lain melalui penguatan pemberantasan korupsi serta penindakan terhadap praktik kecurangan di pasar saham. Langkah tersebut penting untuk mempertahankan kepercayaan investor, termasuk investor asing.Sebab, pelemahan rupiah yang semakin dalam dapat meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri, biaya impor, dan tekanan terhadap APBN. Jika nilai tukar mencapai lebih dari Rp20.000 per dolar AS, tekanan terhadap anggaran negara dan perekonomian nasional tentu akan semakin besar.