Aber Kawas Jadi Perempuan Palestina-Amerika Pertama yang Terpilih di Legislatif Negara Bagian New York

Aber Kawas mencetak sejarah setelah memenangkan pemilihan pendahuluan (primary) untuk kursi Senat Negara Bagian New York Distrik 12.

Perempuan keturunan Palestina-Amerika tersebut meraih 75 persen suara dengan sekitar 90 persen suara telah dihitung, menurut hasil yang dilaporkan The New York Times.

Kawas menjadi perempuan Palestina-Amerika pertama yang mengenakan hijab dan terpilih sebagai anggota Legislatif Negara Bagian New York. Kemenangannya juga menambah daftar warga Palestina-Amerika yang berhasil menduduki jabatan politik di tingkat negara bagian Amerika Serikat.

Melalui akun X, Kawas menyampaikan pesan singkat setelah kemenangannya. "Kami membuat sejarah," tulisnya.

Selama kampanye, Kawas mengusung slogan Fund Dignity, Fight Destruction atau Danai Martabat, Lawan Kehancuran. Slogan tersebut mencerminkan agenda politiknya, mulai dari akses layanan kesehatan, transportasi publik yang andal, dan perumahan terjangkau hingga perlindungan lingkungan, hak-hak imigran, serta penolakan terhadap pendanaan perang.

Kawas merupakan anggota Democratic Socialists of America (DSA), organisasi politik progresif yang semakin mendapatkan perhatian setelah salah satu anggotanya, Zohran Mamdani, memenangkan pemilihan wali kota New York City pada 2025.

Sejumlah tokoh Demokrat progresif turut mendukung pencalonannya, termasuk Mamdani, Senator Bernie Sanders, dan Anggota Kongres Rashida Tlaib. Kemenangan Kawas mencerminkan meningkatnya pengaruh gerakan politik progresif dan komunitas pendukung Palestina dalam lanskap politik Amerika Serikat.

Perjuangkan Kampanye Not On Our Dime

Sebelum terjun ke politik elektoral, Kawas menghabiskan lebih dari 15 tahun sebagai organisator yang memperjuangkan hak-hak pekerja, komunitas imigran, dan hak-hak Palestina.

Kepada Middle East Eye (MEE), Kawas mengatakan bahwa pada 2023 dirinya bergabung dengan koalisi aktivis yang berupaya menghentikan pendanaan dari lembaga amal di New York untuk organisasi yang mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Menurut Kawas, sejumlah lembaga amal di Amerika Serikat telah mengumpulkan jutaan dolar untuk mendukung program yang membawa warga Yahudi-Amerika ke Tepi Barat yang diduduki sebagai pemukim di wilayah Palestina. Ia kemudian membantu mengembangkan dan meluncurkan kampanye Not On Our Dime.

Gerakan tersebut bertujuan melarang organisasi nirlaba di New York mendanai kelompok yang mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina.

"Seharusnya tidak diizinkan dalam hukum negara bagian New York bagi sebuah kelompok yang terdaftar sebagai organisasi amal - yang seharusnya mengumpulkan uang untuk membantu orang - untuk mengambil uang itu dan melakukan kekejaman hak asasi manusia," kata Kawas kepada MEE.

Dalam memperjuangkan rancangan undang-undang tersebut, Kawas bekerja sama dengan Zohran Mamdani, yang saat itu menjadi anggota Majelis Negara Bagian New York, serta Senator Negara Bagian Jabari Brisport.

Brisport menjadi salah satu pengusul rancangan undang-undang berjudul Ending New York Funding of Israeli Settler Violence Act pada Mei 2023. Namun, rancangan tersebut tidak berhasil disahkan karena menghadapi penolakan dari sejumlah legislator.

Kawas mengaku skeptis terhadap politisi sebelum terlibat langsung dalam proses legislasi bersama Mamdani. Pengalaman tersebut kemudian menginspirasinya untuk terjun ke dunia politik.

"Menarik untuk bekerja dengannya sebagai pejabat terpilih dan melihat bagaimana ia bisa menggunakan posisi itu untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.

Dorong Penghentian Kerja Sama dengan ICE

Kawas lahir dan besar di Brooklyn dari orang tua Palestina yang berimigrasi ke Amerika Serikat pada 1990-an.

Ia mengaku pernah merasakan kehidupan yang relatif aman di tengah komunitasnya, meskipun orang tuanya saat itu belum memiliki dokumen imigrasi resmi.

Namun, situasi berubah setelah serangan 11 September 2001. Kawas yang masih duduk di kelas empat sekolah dasar mulai merasakan diskriminasi terhadap komunitas Muslim.

Ia juga melihat meningkatnya ketakutan terhadap pengawasan, deportasi, dan tuduhan terorisme yang tidak berdasar. Pengalaman tersebut membentuk sikap politiknya dalam memperjuangkan hak-hak imigran.

Kawas berkomitmen mendorong pengesahan New York For All Act, rancangan undang-undang yang bertujuan melarang lembaga pemerintah negara bagian dan lokal bekerja sama dengan otoritas penegakan imigrasi federal, termasuk Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Menurutnya, penangkapan dan deportasi seseorang oleh ICE tidak hanya berdampak kepada individu, tetapi juga menghancurkan kehidupan keluarga yang ditinggalkan.

Kawas memahami persoalan tersebut dari pengalaman keluarganya sendiri. Ayahnya pernah dideportasi ke Yordania ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas.

"Memiliki seseorang yang diambil dari unit keluarga, dalam banyak hal, menggeser segalanya. Ini menggeser kehidupan kami secara ekonomi. Kami tidak bisa memiliki uang sebanyak itu, membeli hal-hal yang sama," katanya.

Ia menambahkan, saudara-saudaranya harus mulai bekerja sejak usia muda untuk membantu ibunya memenuhi kebutuhan keluarga.

Terus Suarakan Hak-Hak Palestina

Kawas juga dikenal sebagai aktivis yang menentang sikap sebagian politisi progresif Amerika Serikat yang mendukung berbagai agenda hak asasi manusia, tetapi tidak memberikan dukungan serupa terhadap perjuangan Palestina.

Sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dan operasi militer Israel berikutnya di Gaza, Kawas mengaku kesulitan mendapatkan respons dari sejumlah politisi Demokrat ketika menyampaikan persoalan hak-hak Palestina.

"Orang-orang percaya bahwa untuk memiliki karier politik, Anda tidak bisa berbicara untuk hak asasi manusia Palestina, bahwa Anda tidak akan pernah bisa bersuara menentang negara Israel; itu akan menjadi bunuh diri politik," katanya kepada MEE.

Dalam kampanyenya, Kawas tidak menyembunyikan identitas Palestina yang melekat pada dirinya. Ia bahkan pernah ditangkap ketika mengikuti aksi protes menentang kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York saat Sidang Umum PBB.

Kawas termasuk di antara puluhan demonstran yang ditangkap sebelum akhirnya dibebaskan. Ia mengaku bangga dapat terlibat dalam aksi pembangkangan sipil bersama sejumlah pejabat terpilih dan politisi lainnya.

"Saya tumbuh di masa ketika Anda tidak pernah memiliki pejabat terpilih yang membela hak asasi manusia Palestina. Jadi, berada di antara sepuluh atau lebih politisi, pada saat itu saya pikir itu sangat keren," ujarnya. Selain isu Palestina, Kawas juga menyoroti kerja sama Departemen Kepolisian New York (NYPD) dengan perusahaan teknologi pengawasan asal Israel, Cognyte.

Ia menentang kesepakatan senilai 750.000 dolar AS atau sekitar Rp11,8 miliar yang bertujuan mengembangkan teknologi pelacakan ponsel berbasis kecerdasan buatan (AI).

Melalui akun X, Kawas menilai teknologi tersebut berpotensi mengancam privasi warga New York karena memungkinkan aparat melacak ponsel dan mengakses data sensitif dengan pengawasan yang terbatas. Ia juga mengingatkan sejarah pengawasan terhadap komunitas Muslim, aktivis solidaritas Palestina, dan kelompok minoritas di Amerika Serikat.

Pekan lalu, NYPD dilaporkan membatalkan kesepakatan tersebut setelah mendapat penolakan dari berbagai kelompok pembela hak-hak sipil.

Bagi Kawas, kemenangan dalam pemilihan Senat New York menjadi bagian dari perjuangan lebih luas untuk mendorong perubahan kebijakan pemerintah, termasuk dalam perlindungan hak-hak imigran, kebebasan sipil, dan Palestina. "Warga New York meminta perubahan dalam pemerintahan.

Kami benar-benar berharap memiliki sistem keamanan komunitas yang benar-benar peduli pada kehidupan orang-orang dan tidak tertarik untuk melanjutkan pola-pola kepolisian yang penuh kekerasan dan memengaruhi begitu banyak warga New York," ujarnya.

(Sumber: Middle East Eye/Reuters; saf/m8d)