Properti, Sepak Bola, dan Politik: Hubungan Manchester dan Abu Dhabi

LANGIT7.ID-London;Hubungan antara pemilik Manchester City asal Abu Dhabi dan elite politik Inggris kembali menjadi sorotan. Hal ini menyusul putusan komisi independen yang menyatakan klub tersebut bersalah melanggar aturan keuangan Premier League pada September lalu.

Komisi independen menyatakan Manchester City secara sistematis melanggar aturan keuangan selama periode 2009–2018. Klub tersebut diduga menggelembungkan pendapatan sponsor untuk menyamarkan aliran dana lebih dari £830 juta ke dalam operasional sepak bola. Putusan itu memicu spekulasi mengenai beratnya sanksi yang akan dijatuhkan kepada The Citizens. Namun, pihak klub membantah melakukan pelanggaran dan telah mengajukan banding.

Di tengah penantian hasil banding tersebut, perhatian publik juga tertuju pada hubungan historis antara pemilik Manchester City yang berbasis di Abu Dhabi dan elite politik Manchester, termasuk Perdana Menteri Inggris saat ini, Andy Burnham. Sorotan mencakup sejumlah kesepakatan lahan, proyek regenerasi bernilai jutaan pound, hingga penyelidikan terhadap pinjaman yang diberikan kepada perusahaan properti yang pada akhirnya dimiliki oleh Abu Dhabi United Group (ADUG).

Lantas, bagaimana sebenarnya perjalanan investasi Abu Dhabi di Manchester di luar kesuksesan Manchester City di lapangan? Kisah ini bermula pada 2008 ketika Manchester City diakuisisi ADUG melalui kesepakatan senilai £200 juta. Klub tersebut kini dimiliki Sheikh Mansour, Wakil Perdana Menteri Uni Emirat Arab sekaligus anggota keluarga penguasa negara itu. Sejak saat itu, Manchester City menjelma menjadi salah satu klub terkaya di dunia.

Pemilik barunya menggelontorkan dana miliaran pound untuk membangun kekuatan klub hingga menjadi salah satu kekuatan sepak bola Eropa. Namun, investasi Abu Dhabi tidak hanya menyasar sektor sepak bola.

Para investor tersebut juga memperluas kepentingan bisnisnya di Manchester. Pada 2014, enam tahun setelah mengakuisisi Manchester City, ADUG menjalin kemitraan dengan Dewan Kota Manchester yang saat itu dipimpin Partai Buruh.

Hubungan klub dengan pemerintah daerah sebenarnya telah terjalin sebelumnya. Manchester City diketahui memiliki hak sewa selama 250 tahun atas bekas Stadion City of Manchester, yang dibangun untuk penyelenggaraan Commonwealth Games 2002.

Kemitraan baru tersebut diberi nama Manchester Life. Selama lebih dari satu dekade, proyek itu menargetkan pembangunan lebih dari 6.000 rumah dengan nilai investasi hingga £1 miliar. Hingga kini, sekitar 1.500 rumah di sembilan lokasi telah rampung, sementara sejumlah proyek lainnya masih dalam pengerjaan. ADUG juga memberikan dukungan finansial bagi sejumlah fasilitas komunitas, termasuk East Manchester Leisure Centre yang dibuka pada 2014.

Kawasan di sekitar stadion turut mengalami transformasi besar melalui proyek regenerasi yang kini dikenal sebagai Etihad Campus. Kawasan tersebut juga menjadi pusat kegiatan tim putri dan akademi Manchester City. Proyek pengembangan lainnya adalah Co-op Live, arena dalam ruangan terbesar di Inggris yang berada di samping Stadion Etihad. Arena tersebut menjadi salah satu proyek prestisius di kawasan Manchester timur, dengan ADUG memiliki saham signifikan.

Bev Craig, Wali Kota Greater Manchester yang baru terpilih, menilai ADUG telah menunjukkan gairah dan komitmen besar terhadap Manchester. Dalam wawancara dengan BBC pada 2024, ketika masih menjabat sebagai pemimpin Dewan Kota Manchester, Craig menyebut pemilik Manchester City sebagai katalisator bagi proses regenerasi kota yang luar biasa.

Meski demikian, investasi tersebut tidak lepas dari kritik. Berulang kali muncul tudingan bahwa pemerintah daerah menjual lahan publik kepada ADUG dengan harga terlalu murah.

Pada 2022, sebuah laporan yang diterbitkan Universitas Sheffield mempertanyakan manfaat proyek-proyek tersebut bagi masyarakat luas, termasuk minimnya transparansi keuangan. Tuduhan itu dibantah oleh sejumlah pemimpin politik Manchester, termasuk Sir Richard Leese, yang memimpin Dewan Kota Manchester ketika kesepakatan dengan ADUG dibuat pada 2014.

"Intinya, investasi dari Abu Dhabi-lah yang menciptakan nilai," kata Leese kepada BBC baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa saat itu hampir tidak ada investor lain yang berminat mengembangkan kawasan tersebut. Kondisi ekonomi Manchester masih terpuruk akibat dampak krisis keuangan 2008. "Itu adalah masa ketika pembangunan di Manchester terhenti," ujarnya. Menurut Leese, kesepakatan tersebut memungkinkan pembangunan kembali kawasan kota, terutama Ancoats.

Kawasan Ancoats dan New Islington sebelumnya mengalami kemunduran akibat penurunan aktivitas industri pada paruh kedua abad ke-20. Kini, kedua kawasan tersebut telah mengalami perubahan signifikan. Namun, para kritikus menyoroti minimnya hunian terjangkau di kompleks apartemen yang dikembangkan melalui investasi Abu Dhabi.

Di sisi lain, Dewan Kota Manchester menyatakan bahwa proses regenerasi tersebut turut mendorong pembangunan proyek-proyek baru, termasuk penyediaan rumah sosial dan hunian terjangkau. Kesepakatan pengembangan lahan antara Dewan Kota Manchester dan ADUG menggunakan mekanisme yang dikenal sebagai overage.

Melalui skema tersebut, penjual lahan, dalam hal ini pemerintah daerah, berhak menerima pembayaran tambahan apabila nilai lahan meningkat setelah transaksi berlangsung dan pengembangan dilakukan.

Pembayaran tambahan itu dikenal sebagai super-profit. Meski mekanismenya cukup kompleks, skema semacam ini semakin umum digunakan dalam kerja sama antara pemerintah daerah dan pengembang. Dewan Kota Manchester menegaskan bahwa tuduhan mengenai kerugian pemerintah daerah dan wajib pajak akibat kesepakatan dengan ADUG telah berulang kali dibantah.

Pemerintah daerah menyatakan telah menerima hampir £3 juta dari pembayaran super-profit proyek-proyek milik Abu Dhabi. Mereka juga memperkirakan akan menerima pembayaran tambahan dalam waktu dekat. Namun, Prof. Adam Leaver, salah satu penulis laporan Universitas Sheffield, menilai kerahasiaan komersial dalam kesepakatan tersebut membuat publik sulit mengetahui apakah pemerintah daerah telah memperoleh keuntungan maksimal.

Menurutnya, tidak ada cara untuk memastikan seberapa besar keuntungan yang diperoleh ADUG dibandingkan pemerintah daerah dari proyek-proyek tersebut. Leaver juga mempertanyakan klaim bahwa saat itu hampir tidak ada investor lain yang tertarik membangun kembali Manchester.

Ia menyebut sejumlah proyek besar sebenarnya sudah masuk tahap perencanaan. Pengawasan terhadap kesepakatan lahan dan hubungan antara pemilik Manchester City dengan pemerintah daerah semakin meningkat setelah komentar Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengenai pelanggaran aturan keuangan klub.

Burnham mengaku sangat khawatir jika pemilik Manchester City memutuskan menjual sahamnya. Ia juga memuji mereka sebagai mitra besar dalam pembangunan Manchester modern. Pernyataan tersebut menuai reaksi. Sejumlah pihak menilai Burnham terlalu berpihak kepada klub. Downing Street kemudian menegaskan bahwa Manchester City tidak kebal terhadap aturan.

Pemerintah Inggris juga menyatakan hasil dari proses independen yang sedang berlangsung harus dihormati. Sorotan terhadap hubungan Burnham dengan pemilik Manchester City semakin besar setelah terungkap bahwa ia pernah menghadiri dua jamuan hospitality bersama Chairman Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, dalam pertandingan pada 2017 dan 2018. Ia juga bertemu Al Mubarak dalam Global Investment Summit pada 2021.

Sejumlah lawan politik Burnham menuntut keterbukaan mengenai hubungannya dengan pemilik klub tersebut. Burnham belakangan menyatakan tidak keberatan jika seluruh informasi mengenai hubungannya dengan pihak Manchester City diungkapkan kepada publik. Selain itu, komite pengawasan Greater Manchester Combined Authority (GMCA) akan menyelidiki pemberian pinjaman kepada sejumlah perusahaan properti, termasuk tiga perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik Manchester City, ketika Burnham masih menjabat sebagai wali kota.

Melalui Greater Manchester Housing Investment Loan Fund, lebih dari £1 miliar telah dipinjamkan kepada sekitar 50 pengembang properti. Burnham diketahui memimpin dua pertemuan yang menyetujui pemberian pinjaman sekitar £55 juta kepada perusahaan-perusahaan properti yang pada akhirnya dimiliki Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Keputusan tersebut diambil secara terbuka oleh seluruh anggota GMCA, bukan oleh wali kota seorang diri.

Tidak ada dugaan pelanggaran dalam pemberian pinjaman tersebut. Namun, sejumlah kritikus mempertanyakan alasan perusahaan properti yang dinilai memiliki kemampuan finansial kuat masih membutuhkan pinjaman dari dana publik.

Sementara itu, Bev Craig menilai pemberitaan intensif mengenai hubungan Manchester dengan Abu Dhabi telah berubah menjadi serangan terhadap Burnham dan bahkan digunakan untuk menyerang kota tersebut. Ia menegaskan bahwa jika Manchester City kalah dalam banding, klub harus menerima sanksi yang berlaku. Namun, Craig juga mengingatkan agar persoalan sepak bola tidak dicampuradukkan dengan seluruh hubungan investasi dan pembangunan di Manchester.

"Apa yang merupakan kisah sepak bola seharusnya tetap menjadi kisah sepak bola," ujarnya. Meski demikian, tidak semua pihak sepakat. Ketika dunia sepak bola masih menunggu keputusan akhir atas kasus Manchester City, hubungan yang lebih luas antara klub, pemiliknya, dan pemerintah Manchester diperkirakan akan terus menjadi sorotan.

(/saf/bbc)*