Trump Bakal Pusing, Permintaan Anggaran pertahanan Rp24.000 Triliun Kemungkinan Akan Diblokir Demokrat

LANGIT7.ID-Washington;Presiden Donald Trump menghadapi tantangan besar dalam sisa masa pemerintahannya. Kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela memperkecil peluang Kongres menyetujui permintaan anggaran pertahanan sebesar Rp24.000 triliun atau US$1,92 triliun yang diajukan Trump di tengah perang Iran yang tidak populer.

Partai Demokrat, yang meraih mayoritas di kedua kamar Kongres dalam pemilu 3 November, sejak awal menentang kenaikan anggaran sebesar 44 persen dibandingkan tahun fiskal sebelumnya. Kini, mereka memberi sinyal akan memblokir upaya pemerintah untuk meloloskan anggaran tersebut.

Sementara itu, anggota parlemen Republik yang kembali bersidang dalam periode lame-duck sebelum Kongres baru dilantik pada Januari 2027 diperkirakan kesulitan menggalang dukungan politik untuk meloloskan paket belanja pertahanan tersebut. Terlebih, perang Pentagon melawan Iran yang tidak populer turut memengaruhi posisi politik sejumlah anggota Partai Republik.

"Kita harus mendorong pengembangan pendekatan yang lebih realistis dan berkelanjutan terhadap keamanan nasional kita, yang tidak memerlukan anggaran pertahanan melebihi Rp16.000 triliun atau dibayar dengan pemotongan besar-besaran terhadap program domestik penting," kata Adam Smith, anggota DPR dari Washington yang diproyeksikan menjadi ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR, dalam sebuah pernyataan setelah pemilu.

Perlawanan Demokrat berpotensi menggagalkan sejumlah ambisi pertahanan Trump, termasuk proyek perisai rudal Golden Dome dan rencana pembangunan kapal perang kelas Trump.

Situasi ini juga menjadi sinyal buruk bagi kontraktor pertahanan. Sejumlah perusahaan, termasuk Lockheed Martin Corp dan Northrop Grumman Corp, mengalami penurunan harga saham pekan ini setelah hasil pemilu sela mengurangi ekspektasi peningkatan belanja militer Amerika Serikat.

Anggota parlemen yang kembali ke Washington pada 9 November harus membahas rancangan undang-undang (RUU) kebijakan pertahanan tahunan dan rencana belanja untuk tahun fiskal 2027. Tahun fiskal tersebut telah dimulai pada 1 Oktober dengan pendanaan sementara yang dijadwalkan berakhir pada 11 Desember.

Kedua agenda tersebut kini menghadapi ketidakpastian.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth sebelumnya membela permintaan anggaran Trump untuk tahun fiskal 2027. Ia berpendapat, tambahan dana tersebut diperlukan untuk memulai modernisasi pertahanan, terutama ketika sistem otonom semakin mengubah karakter peperangan modern.

Namun, besarnya kenaikan anggaran, pemotongan belanja domestik, meningkatnya biaya perang Iran, serta proyek mahal seperti kapal perang kelas Trump memicu keberatan dari sejumlah anggota parlemen, termasuk dari Partai Republik.

Demokrat yang kini semakin percaya diri diperkirakan lebih bersemangat menggagalkan rencana anggaran tersebut dibandingkan upaya Partai Republik untuk mempertahankannya dalam periode lame-duck.

Kedua kubu masih memiliki perbedaan tajam mengenai besaran anggaran pertahanan. Seorang sumber yang memahami pembahasan tersebut menyebut Demokrat kemungkinan hanya akan menyetujui anggaran sekitar Rp16.000 triliun.

Demokrat khawatir persetujuan anggaran akan dianggap sebagai dukungan terhadap kelanjutan perang melawan Iran. Meski demikian, mereka tetap ingin memastikan Pentagon memperoleh dana yang dibutuhkan untuk modernisasi pertahanan. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena tidak memiliki kewenangan untuk berbicara kepada publik.

Di sisi lain, sejumlah pejabat pemerintahan yang seharusnya mengawal pembahasan RUU tersebut di Capitol Hill kini kehilangan pengaruh politik.

Pemungutan suara untuk memakzulkan Hegseth diperkirakan berlangsung paling cepat pekan ini, seiring meningkatnya desakan agar dirinya dicopot dari jabatan Menteri Pertahanan.

Sebagian besar analis juga tidak memperkirakan Pentagon akan memperoleh seluruh anggaran yang diminta. Travis Sharp dari Center for Strategic and Budgetary Assessments menulis dalam makalah yang diterbitkan pada 4 November bahwa anggaran yang akhirnya disahkan Kongres kemungkinan tidak akan memenuhi seluruh ambisi pemerintahan Trump.

Sementara itu, Todd Harrison, analis anggaran pertahanan dari American Enterprise Institute, menilai peluang pengesahan RUU kebijakan pertahanan masih sangat tidak pasti. Menurutnya, upaya Demokrat membatasi kewenangan perang Presiden dan mendorong pemakzulan Hegseth berpotensi menggagalkan keseluruhan proses.

Sejumlah anggota Demokrat bahkan mengusulkan agar Kongres mengesahkan kembali pendanaan sementara sebelum akhir 2026 dan menunda pembahasan RUU jangka panjang hingga Kongres berikutnya. Dengan begitu, mereka dapat menggunakan kekuatan mayoritas untuk menentukan arah kebijakan pendanaan sesuai prioritas partai.

Anggota DPR dari Maryland, Glenn Ivey, yang bertugas di komite apropriasi, menyampaikan pandangan tersebut dalam wawancara dengan Bloomberg TV.

"Setelah kini memiliki mayoritas seperti ini, saya tidak tahu apakah kita membutuhkan RUU jangka panjang. Saya lebih condong pada solusi jangka pendek," ujarnya.

PENGARUH DEMOKRAT SEMAKIN KUAT

Hasil pemilu sela memberikan posisi tawar lebih kuat kepada Demokrat dalam pembahasan RUU otorisasi pertahanan tahunan. Hal itu disampaikan Senator Tim Kaine dari Virginia, anggota senior Komite Angkatan Bersenjata Senat.

Perang Trump melawan Iran yang tidak populer turut mempersulit pembahasan pendanaan Pentagon dan RUU otorisasi pertahanan. Wakil Presiden JD Vance bahkan menyebut perang tersebut sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekalahan Partai Republik dalam pemilu.

Smith mengatakan kepada The New Republic bahwa pemangkasan pendanaan perang akan menjadi salah satu prioritas utama Demokrat.

Sebelum pemilu, sejumlah pejabat Pentagon, termasuk Hegseth dan wakilnya, Steve Feinberg, telah meningkatkan komunikasi dengan anggota Kongres untuk mempertahankan permintaan anggaran sebesar Rp24.000 triliun.

Salah satu persoalannya, sekitar Rp5.600 triliun dari total anggaran tersebut direncanakan masuk dalam paket pendanaan khusus di luar proses penganggaran reguler.

Departemen Pertahanan "harus didanai untuk menghadapi situasi saat ini", kata Hegseth dalam video yang diunggah melalui platform X pada 5 November. Dalam video tersebut, ia juga membela diri dari meningkatnya dorongan pemakzulan.

"Kami membutuhkan setiap suara dari setiap anggota Kongres yang patriotik," ujarnya.

Namun, peluang pengesahan anggaran tersebut kini semakin kecil.

Demokrat di Senat sebelumnya telah menyatakan penolakan terhadap RUU otorisasi pertahanan tahunan. Sementara itu, hilangnya sejumlah anggota DPR dari Partai Republik yang sebelumnya menduduki kursi aman semakin mempersulit upaya menggalang dukungan hampir bulat untuk meloloskan paket anggaran sebelum Demokrat mengambil alih kendali Kongres.

(*/saf/Bloomberg/The Straits Times)