Pelajaran Berharga, Bahaya Kekuasaan Pasca Kekuasaan (KPK)

LANGIT7.ID-Pasca pengunduran diri Gibran, pidato yang disampaikannya dinilai memukau. Namun, masyarakat tidak perlu begitu saja mempercayainya karena pidato tersebut bisa jadi merupakan bagian dari drama politik yang telah berlangsung sejak proses pencalonannya.

Menurut saya, pidato itu memang bagus, memiliki makna mendalam, dan berpotensi meluluhkan hati masyarakat awam dengan menampilkan dirinya sebagai sosok yang dikorbankan. Namun, saya meyakini pidato tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sehari sebelumnya, ia menyatakan akan berjuang di pengadilan, tetapi keesokan harinya justru menyampaikan keputusan yang diklaim demi bangsa dan kepentingan yang lebih besar.

Dalam waktu kurang dari sehari, muncul dua pernyataan yang bertolak belakang. Ini merupakan permainan citra atau playing the victim, strategi yang kerap digunakan banyak politisi, termasuk Jokowi selama lebih dari satu dekade berkuasa.

Pidato Gibran dikemas dengan nuansa kenegarawanan. Ia mengaku menerima tawaran untuk mengikuti Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto. Gibran juga menyebut keputusannya bukan sesuatu yang direncanakan sebelumnya. Pengakuan tersebut terkesan naif jika melihat fakta bahwa pencalonannya merupakan bagian dari proses politik yang telah berlangsung sebelumnya.

Jokowi bahkan hampir berhasil memperoleh dukungan seluruh partai untuk memperpanjang kekuasaan hingga periode ketiga, sebelum akhirnya berseberangan dengan PDIP setelah Megawati tidak mendukung ambisi politik tersebut.

Pidato Gibran yang terkesan heroik sebagai sosok anak muda yang berkorban untuk bangsa perlu dikritisi. Sebab, persoalan mendasarnya adalah dugaan manipulasi konstitusi yang merupakan turunan dari ambisi politik Jokowi.

Dengan santun dan rendah hati, Gibran menyampaikan penyesalan karena telah mengecewakan partai yang membesarkannya. Secara khusus, ia mengakui besarnya peran PDIP dalam perjalanan politiknya.

Namun, pidato tersebut seolah mengabaikan posisi partai yang sejak awal ingin mempertahankan jalur konstitusional dan menolak pelanggaran aturan demi ambisi perpanjangan masa jabatan presiden.

Karena itu, pidato Gibran yang dinilai hebat justru berpotensi membalikkan fakta. Persoalan pelanggaran konstitusi seolah dapat dikesampingkan melalui momentum politik yang dikemas secara emosional. Jangan sampai sejarah pelemahan institusi negara selama pemerintahan Jokowi terlupakan hanya karena pidato yang memainkan citra sebagai korban.

PDIP sendiri telah memberikan tanggapan terhadap pidato tersebut. Pengunduran diri Gibran dan pidatonya yang bernuansa pengorbanan untuk bangsa tidak boleh menghentikan evaluasi terhadap proses kelembagaan dan aspek konstitusional di balik pencalonannya.

Drama politik yang memukau itu, menurut PDIP, tidak boleh menghilangkan substansi persoalan mengenai pelemahan institusi dan konstitusi. Sebaliknya, peristiwa tersebut harus menjadi momentum koreksi nasional untuk memulihkan etika demokrasi dan supremasi hukum.

Mari kita analisis drama politik yang terjadi saat ini secara lebih mendalam dan substansial demi menegakkan demokrasi yang sesungguhnya. Apa makna drama Gibran, skandal penyadapan, dan peran Jokowi selama ini?

Akar persoalannya adalah Jokowi sebagai aktor utama yang dinilai tidak rela mengakhiri pengaruh politiknya setelah masa jabatan presiden selesai.

Setelah menyelesaikan masa jabatan, seorang pemimpin dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, meninggalkan kekuasaan dengan menghormati batas-batas konstitusi. Kedua, berusaha mempertahankan pengaruh melalui jaringan politik, partai, kelompok tertentu, atau anggota keluarga.

Jokowi memilih jalan kedua. Pilihan ini mencerminkan ambisi mempertahankan kekuasaan pribadi melalui orang-orang yang berada dalam lingkaran pengaruhnya, seperti Giring, Raja Juli, Koderi, dan sejumlah tokoh lainnya. Aparat hukum pun diduga dimanfaatkan untuk mempertahankan pengaruh di luar pemerintahan resmi. Namun, skandal penyadapan yang mencuat kini menjadi persoalan serius bagi jaringan kekuasaan tersebut.

Jokowi meninggalkan Megawati dan partai yang membesarkannya dengan tujuan mempertahankan pengaruh politik. Dukungan kepada Prabowo tidak diberikan tanpa perhitungan, melainkan dipandang sebagai investasi politik.

Berbeda dengan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ketika mendukung Joe Biden. Dukungan tersebut tidak didasarkan pada tuntutan imbalan pengaruh atau pembagian jabatan menteri. Dukungan diberikan atas dasar keyakinan terhadap demokrasi dan perjuangan politik untuk menghasilkan kepemimpinan yang lebih baik.

Dukungan Obama kepada Biden merupakan dukungan politik yang rasional, objektif, dan berlandaskan etika demokrasi dalam kerangka kelembagaan. Kolaborasi politik untuk memenangkan persaingan demokratis seperti itu tidak menimbulkan komplikasi dalam pemerintahan baru.

Sebaliknya, kolaborasi Jokowi dalam mendukung Prabowo yang dinilai berlandaskan kepentingan pribadi justru menimbulkan persoalan setelah pergantian kekuasaan. Dukungan politik tersebut memang menghasilkan kemenangan, tetapi juga memunculkan persoalan mengenai keberlanjutan pengaruh kekuasaan setelah masa jabatan berakhir.

Kolaborasi itu dipandang sebagai upaya mempertahankan pengaruh di luar kerangka konstitusi. Pengaruh politik digunakan untuk terus terlibat dalam urusan negara dan pemerintahan, meskipun tidak lagi memiliki mandat sebagai presiden.

Praktik kolaborasi politik seperti ini berpotensi menciptakan kekuasaan informal di luar konstitusi. Tidak semestinya dukungan politik kepada pemerintahan baru dijadikan dasar untuk meminta imbalan jabatan atau bagian dari kekuasaan.

Praktik tersebut membuat politik Indonesia tidak terbebas dari pengaruh kekuasaan di luar pemerintahan yang sah. Kabinet yang terbentuk berpotensi menjadi arena pembagian pengaruh politik karena mantan presiden masih ingin mempertahankan kendali melalui para menteri yang memiliki kedekatan dengannya.

Akibatnya, loyalitas ganda dapat muncul di dalam kabinet. Persoalan ini menjadi semakin serius ketika muncul skandal penyadapan yang kontroversial. Loyalitas pejabat seharusnya ditujukan kepada pemerintahan yang sah, bukan kepada pengaruh kekuasaan di luar struktur resmi.

Dukungan Jokowi kepada Prabowo dinilai berhasil menempatkan banyak menteri dalam kabinet melalui kesepakatan pembagian pengaruh politik. Dengan keberadaan orang-orang yang memiliki kedekatan dengannya di dalam kabinet, Jokowi dianggap tetap memiliki sebagian kendali politik.

Situasi tersebut berpotensi menciptakan dua pusat pengaruh atau matahari kembar. Kewenangan presiden yang sah menjadi lemah dan tidak fokus dalam menjalankan program-program pemerintahan serta memenuhi janji kepada rakyat.

Praktik kekuasaan pascakepresidenan seperti ini menjadi penyakit bagi demokrasi Indonesia yang baru berjalan beberapa dekade. Praktik tersebut memiliki implikasi serius bagi negara dan bangsa sehingga harus dicegah agar tidak menjadi preseden yang dianggap lumrah dalam politik.

Parlemen tidak boleh diam. DPR perlu memikirkan solusi konstitusional untuk mengatur etika mantan presiden agar tetap netral, etis, dan tidak menjalankan pengaruh politik secara berlebihan setelah masa jabatannya berakhir.

Persoalan kekuasaan pascakepresidenan merupakan masalah serius dalam demokrasi Indonesia. Seorang presiden memang telah mengakhiri masa jabatannya secara konstitusional, tetapi pengaruh politiknya tidak serta-merta berakhir. Bahkan, pengaruh tersebut berpotensi berkembang menjadi pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat.

Hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri, maupun B.J. Habibie.

Penyakit demokrasi muncul ketika seorang presiden telah menyelesaikan masa jabatannya, tetapi tidak bersedia mengakhiri praktik kekuasaannya. Setelah gagal memperjuangkan masa jabatan tiga periode, Jokowi dinilai tetap berusaha mempertahankan pengaruh melalui kabinet dan jaringan politik yang telah dibangun selama satu dekade.

Presiden yang secara resmi memegang kekuasaan akhirnya menghadapi risiko komplikasi politik. Secara hukum, ia memerintah, tetapi secara politik harus berbagi pengaruh dengan bayang-bayang pendahulunya.

Mantan presiden seharusnya menjaga etika dan bertindak sebagai negarawan, sebagaimana dicontohkan SBY, Megawati, dan Habibie. Mereka tidak semestinya menjadi penguasa bayangan yang terus mencampuri jalannya pemerintahan.

Jokowi hadir sebagai pemimpin bukan karena kapasitas wawasan dan pemikiran seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan tokoh-tokoh pendiri bangsa lainnya. Ia lahir dari rekayasa kampanye yang canggih dan berhasil, tetapi menurut saya, dibangun di atas pencitraan yang rapuh.

Pemikiran mengenai demokrasi dan wawasan kebangsaannya dinilai dangkal sehingga orientasi utamanya adalah memaksimalkan kekuasaan.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, seseorang memang tetap memiliki hak untuk berpolitik, mendukung kandidat, berkolaborasi, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, persoalan muncul ketika pengaruh politik digunakan untuk mempertahankan kendali atas pemerintahan, jabatan publik, sumber daya negara, atau jaringan kekuasaan setelah masa jabatan berakhir.

Praktik tersebut terlihat ketika orang-orang yang memiliki kedekatan politik dengan mantan presiden menduduki posisi menteri dan pejabat negara, sementara pengaruhnya tetap dijalankan dari luar struktur kekuasaan resmi. Setelah skandal mencuat, sejumlah tokoh dalam lingkaran tersebut dinilai mulai kehilangan arah.

Hal yang harus dicegah ke depan agar demokrasi tidak rusak adalah praktik kekuasaan pascakepresidenan melalui informal power. Kekuasaan dijalankan melalui jaringan pribadi, bukan berdasarkan kewenangan konstitusional.

Dukungan politik berjalan berdasarkan hubungan patron-klien dan dipertukarkan dengan akses, perlindungan, atau jabatan. Jokowi, selama dua tahun terakhir, dinilai masih berusaha mengendalikan sejumlah menteri dalam pemerintahan Prabowo sebelum skandal penyadapan mencuat.

Kepentingan kelompok tertentu juga berpotensi memengaruhi institusi negara secara tidak semestinya atau dikenal sebagai state capture. Akibatnya, muncul dua pusat pengaruh yang bersaing dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan.

Praktik tersebut berbahaya karena presiden yang sah dapat kehilangan kemandiriannya. Rakyat memilih seorang presiden untuk memerintah, tetapi keputusan-keputusan strategis justru berpotensi dipengaruhi pihak lain. Mandat elektoral pun mengalami distorsi.

Menteri atau pejabat negara seharusnya mengikuti arahan presiden yang sedang menjabat, bukan menjalankan kepentingan mantan penguasa. Jika terdapat dua sumber arahan, koordinasi pemerintahan akan melemah dan pengambilan keputusan menjadi lambat.

Pada akhirnya, demokrasi berjalan di luar jalur resmi dan pertanggungjawaban politik menjadi kabur. Presiden aktif dapat dimintai pertanggungjawaban, padahal keputusan tertentu justru dipengaruhi oleh pihak yang tidak lagi memiliki mandat konstitusional.

Berdasarkan praktik buruk kekuasaan pascakepresidenan tersebut, diperlukan solusi konstitusional. Parlemen tidak boleh diam, tetapi harus menggunakan kewenangannya untuk memperbaiki sistem demokrasi.

Undang-undang mengenai etika mantan presiden dapat menjadi salah satu inisiatif DPR. Aturan tersebut diperlukan agar mantan presiden tidak terjebak dalam ambisi mempertahankan kekuasaan dan berubah menjadi penguasa bayangan yang mengganggu pemerintahan berikutnya.

Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan undang-undang etika pascakepresidenan yang mengatur secara khusus mengenai etika, konflik kepentingan, penggunaan fasilitas negara, serta hubungan mantan presiden dengan pejabat pemerintahan.

Dengan demikian, demokrasi dapat berjalan sesuai konstitusi dan presiden yang terpilih memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan mandat rakyat tanpa tekanan dari kekuasaan informal di luar pemerintahan.

(Didik J Rachbini
Rektor Universitas Paramadina)