Aktivis Tanah Air Ajak Masyarakat Sikapi Wacana Penundaan Pemilu
Ummu hani
Selasa, 15 Maret 2022 - 11:53 WIB
Wacana penundaan Pemilu 2024 menuai polemik di masyarakat. Foto: Istimewa
Wacana penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar hingga kini masih terus menuai polemik. Kritik tajam tak usai disampaikan sejumlah pihak.
Aktivis dan akademisi prodemokrasi menolak keras wacana penundaan pemilu tersebut. Mereka menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas perkembangan situasi dan kondisi politik Tanah Air.
"Banyak gejala politik yang memperlihatkan tindakan-tindakan sebagian elite partai politik bisa membuat demokrasi Indonesia semakin mengalami kemunduran," ujar mereka dalam maklumat demokrasi, Selasa (15/3/2022).
Baca juga: PKB: Pemilu 2024 Dapat Ditunda dengan Syarat
Menurut mereka, rencana untuk menunda Pemilu 2024 hanya akan menambah rentetan kekhawatiran kalangan masyarakat.
"Penyelenggaraan pemerintahan yang ada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo semakin memperlihatkan kuatnya dorongan dari kalangan pengusaha. Terutama mereka yang melihat prosesi elektoral pergantian kekuasaan sebagai potensi yang mengganggu kepentingan ekonomi mereka atas nama laju pertumbuhan ekonomi," ucap para aktivis itu.
Tindakan-tindakan tersebut dinilai hanya rencana untuk menunda pemilihan umum dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun amandemen Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, untuk menghapuskan ketentuan batas dua periode masa jabatan presiden hingga pengembalian sistem pemilihan presiden tidak langsung melalui MPR.
Aktivis dan akademisi prodemokrasi menolak keras wacana penundaan pemilu tersebut. Mereka menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas perkembangan situasi dan kondisi politik Tanah Air.
"Banyak gejala politik yang memperlihatkan tindakan-tindakan sebagian elite partai politik bisa membuat demokrasi Indonesia semakin mengalami kemunduran," ujar mereka dalam maklumat demokrasi, Selasa (15/3/2022).
Baca juga: PKB: Pemilu 2024 Dapat Ditunda dengan Syarat
Menurut mereka, rencana untuk menunda Pemilu 2024 hanya akan menambah rentetan kekhawatiran kalangan masyarakat.
"Penyelenggaraan pemerintahan yang ada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo semakin memperlihatkan kuatnya dorongan dari kalangan pengusaha. Terutama mereka yang melihat prosesi elektoral pergantian kekuasaan sebagai potensi yang mengganggu kepentingan ekonomi mereka atas nama laju pertumbuhan ekonomi," ucap para aktivis itu.
Tindakan-tindakan tersebut dinilai hanya rencana untuk menunda pemilihan umum dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun amandemen Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, untuk menghapuskan ketentuan batas dua periode masa jabatan presiden hingga pengembalian sistem pemilihan presiden tidak langsung melalui MPR.