Soal Kasus Montara, Luhut: Kita Akan Berjuang dengan Segala Cara
Garry Talentedo Kesawa
Jum'at, 01 April 2022 - 23:55 WIB
Soal Kasus Montara, Luhut: Kita Akan Berjuang dengan Segala Cara
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) akan terus mengawal kasus tumpahan minyak Montara yang terjadi di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, kejadian tahun 2009 itu belum menemui titik terang hingga saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung penuh upaya penyelesaian kasus Montara untuk memastikan hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi. Luhut juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyampaikan izin pemrakarsa bagi pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) agar dilakukan oleh Kemenko Marves.
Baca Juga:Setelah Pertamax, Pemerintah Berencana Naikkan Harga Pertalite dan Gas 3 KG
"Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, maka dengan ini kami menyatakan akan menyampaikan izin permohonan pemrakarsaan bagi pembentukan peraturan perundangan-undangan Presiden dilakukan oleh Kementerian Kemaritiman dan Investasi," kata Luhut dalam Konferensi Pers "Optimalisasi Penyelesaian Kasus Montara" secara daring yang digelar Forum Merdeka Barat 9 secara daring, Jumat (1/4/2022).
Menurut Luhut, jika Perpres tersebut sudah terbit, Tim Task Force Montara segera mengeksekusi di lapangan. Dalam hal ini untuk mengajukan gugatan baik di dalam negeri yang dikoordinir oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta gugatan di luar negeri yang dikoordinir oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Luhut menjelaskan langkah serius pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam membela warganya yang mengalami masalah. Dia mengungkapkan kondisi rumput laut yang hancur akibat tumpahan minyak milik PTTEP asal Thailand ini.
Baca Juga:Pemerintah Salurkan BLT Minyak Goreng untuk 20 Juta Keluarga
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung penuh upaya penyelesaian kasus Montara untuk memastikan hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi. Luhut juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyampaikan izin pemrakarsa bagi pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) agar dilakukan oleh Kemenko Marves.
Baca Juga:Setelah Pertamax, Pemerintah Berencana Naikkan Harga Pertalite dan Gas 3 KG
"Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, maka dengan ini kami menyatakan akan menyampaikan izin permohonan pemrakarsaan bagi pembentukan peraturan perundangan-undangan Presiden dilakukan oleh Kementerian Kemaritiman dan Investasi," kata Luhut dalam Konferensi Pers "Optimalisasi Penyelesaian Kasus Montara" secara daring yang digelar Forum Merdeka Barat 9 secara daring, Jumat (1/4/2022).
Menurut Luhut, jika Perpres tersebut sudah terbit, Tim Task Force Montara segera mengeksekusi di lapangan. Dalam hal ini untuk mengajukan gugatan baik di dalam negeri yang dikoordinir oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta gugatan di luar negeri yang dikoordinir oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Luhut menjelaskan langkah serius pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam membela warganya yang mengalami masalah. Dia mengungkapkan kondisi rumput laut yang hancur akibat tumpahan minyak milik PTTEP asal Thailand ini.
Baca Juga:Pemerintah Salurkan BLT Minyak Goreng untuk 20 Juta Keluarga