Pemerintah Ungkap Tantangan UMKM di 2nd DWG Side Event
Garry Talentedo Kesawa
Selasa, 24 Mei 2022 - 23:50 WIB
Kementerian Bappenas dalam acara 2nd DWG Side Event. (Foto: Kementerian Bappenas)
Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas menggelar 2nd Development Working Group (DWG) Meeting di Yogyakarta pada 24-25 Mei 2022. Agenda tersebut didahului 2nd DWG Side Event pada 23 Mei 2022 yang diselenggarakan bersama dengan dengan Islamic Development Bank (IsDB) dan United Nations Development Programme (UNDP).
Salah satu tema yang dibahas dalam 2nd DEWG ini ialah cara meningkatkan produktivitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor informal lainnya untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Indonesia mempertahankan pendekatan berkelanjutan dalam setiap skema pertumbuhan pembangunan, yang juga krusial untuk meraih efektivitas pembangunan.
Baca Juga:Satgas Covid Terbitkan Aturan Protokol Kesehatan di Forum GPDRR
"Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan prinsip berkelanjutan dalam setiap rencana pembangunan, dengan menerapkan kolaborasi dan inklusivitas untuk memastikan tercapainya prinsip no one is left behind," kata Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, dalam keterangan resminya dikutip Selasa (24/5/2022).
Direktur Pendanaan Multilateral Kementerian PPN/Bappenas selaku Co-Chair of G20 DWG, Raden Siliwanti menuturkan signifikansi UMKM di Indonesia mencakup 99 persen dari total pelaku bisnis nasional. Agar UMKM berkembang, faktor yang harus diperhatikan adalah kebijakan pendukung, intervensi pemerintah, reorganisasi sistem hingga transformasi digital.
"Penguatan UMKM menjadi salah satu isu prioritas DWG, karena faktanya UMKM menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia. Melalui DWG, kami membidik pembelajaran atas pandemi Covid-19, bagaimana intervensi kebijakan publik yang responsif dapat secara aktif mendukung UMKM," ujarnya.
Baca Juga:Indonesia-Arab Saudi Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi
Salah satu tema yang dibahas dalam 2nd DEWG ini ialah cara meningkatkan produktivitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor informal lainnya untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Indonesia mempertahankan pendekatan berkelanjutan dalam setiap skema pertumbuhan pembangunan, yang juga krusial untuk meraih efektivitas pembangunan.
Baca Juga:Satgas Covid Terbitkan Aturan Protokol Kesehatan di Forum GPDRR
"Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan prinsip berkelanjutan dalam setiap rencana pembangunan, dengan menerapkan kolaborasi dan inklusivitas untuk memastikan tercapainya prinsip no one is left behind," kata Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, dalam keterangan resminya dikutip Selasa (24/5/2022).
Direktur Pendanaan Multilateral Kementerian PPN/Bappenas selaku Co-Chair of G20 DWG, Raden Siliwanti menuturkan signifikansi UMKM di Indonesia mencakup 99 persen dari total pelaku bisnis nasional. Agar UMKM berkembang, faktor yang harus diperhatikan adalah kebijakan pendukung, intervensi pemerintah, reorganisasi sistem hingga transformasi digital.
"Penguatan UMKM menjadi salah satu isu prioritas DWG, karena faktanya UMKM menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia. Melalui DWG, kami membidik pembelajaran atas pandemi Covid-19, bagaimana intervensi kebijakan publik yang responsif dapat secara aktif mendukung UMKM," ujarnya.
Baca Juga:Indonesia-Arab Saudi Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi