Pemerintah Ungkap Tantangan UMKM di 2nd DWG Side Event

LANGIT7.ID, Yogyakarta - Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas menggelar 2nd Development Working Group (DWG) Meeting di Yogyakarta pada 24-25 Mei 2022. Agenda tersebut didahului 2nd DWG Side Event pada 23 Mei 2022 yang diselenggarakan bersama dengan dengan Islamic Development Bank (IsDB) dan United Nations Development Programme (UNDP).

Salah satu tema yang dibahas dalam 2nd DEWG ini ialah cara meningkatkan produktivitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor informal lainnya untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Indonesia mempertahankan pendekatan berkelanjutan dalam setiap skema pertumbuhan pembangunan, yang juga krusial untuk meraih efektivitas pembangunan.

Baca Juga: Satgas Covid Terbitkan Aturan Protokol Kesehatan di Forum GPDRR

"Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan prinsip berkelanjutan dalam setiap rencana pembangunan, dengan menerapkan kolaborasi dan inklusivitas untuk memastikan tercapainya prinsip no one is left behind," kata Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, dalam keterangan resminya dikutip Selasa (24/5/2022).

Direktur Pendanaan Multilateral Kementerian PPN/Bappenas selaku Co-Chair of G20 DWG, Raden Siliwanti menuturkan signifikansi UMKM di Indonesia mencakup 99 persen dari total pelaku bisnis nasional. Agar UMKM berkembang, faktor yang harus diperhatikan adalah kebijakan pendukung, intervensi pemerintah, reorganisasi sistem hingga transformasi digital.

"Penguatan UMKM menjadi salah satu isu prioritas DWG, karena faktanya UMKM menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia. Melalui DWG, kami membidik pembelajaran atas pandemi Covid-19, bagaimana intervensi kebijakan publik yang responsif dapat secara aktif mendukung UMKM," ujarnya.

Baca Juga: Indonesia-Arab Saudi Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi


Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas, Ahmad Dading Gunadi memaparkan sektor UMKM Indonesia menghadapi sejumlah tantangan sebelum pandemi. Di antaranya penyediaan basis data UMKM terintegrasi yang belum dimiliki institusi dan kementerian, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Tantangan lainnya yakni memaksimalkan kerja sama UMKM dengan perusahaan besar, meningkatkan kontribusi ekspor, hingga memperluas akses ke institusi finansial dan mendorong digitalisasi. "Setiap masalah ini, sedang dan akan ditangani pemerintah Indonesia," kata Dading.

"Kami memiliki target dalam lima tahun ke depan, mulai 2021, masalah-masalah ini akan terselesaikan, sebagian juga sudah teratasi. Misalnya, Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan subsidi kredit, relaksasi pajak dan restrukturisasi kredit untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 di 2021," tambahnya.

Selain itu, lanjut Dading, pemerintah pada tahun 2021 juga menerbitkan regulasi yang mewajibkan institusi pemerintahan untuk memastikan setidaknya 40 persen dari pengadaan barang dan jasa berasal dari bisnis lokal.

Baca Juga:

Dukung Presidensi G20 Indonesia, PBNU akan Gelar Pertemuan Religion 20

Makanan Khas Yogyakarta jadi Menu Hidangan DEWG 2022