Mahfud MD Minta Independensi Polri Tidak Dirusak Demi Kepentingan Politik
Hasanah syakim
Rabu, 08 Juni 2022 - 19:49 WIB
Mahfud MD saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Nusa Dua Bali, Selasa (7/6). (foto: menkopolhukam)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta independensi dan Presisi Polri tidak diganggu kepentingan politik tertentu. Menurutnya, Polri mempunyai fungsi nomokrasi yang tidak boleh dirusak oleh pihak manapun yang memiliki kepentingan politik.
“Saya selalu minta jangan diganggu independensi Polri, Presisi Polri jangan diganggu dengan pesan-pesan politik, gak boleh! Kalau gak, bisa rusak semuanya. Karena politik itu menegakkan fungsi demokrasi, sementara Polri punya fungsi nomokrasi,” ungkap Mahfud MD dalam keterangannya seperti dikutip Rabu (8/6/2022).
Mahfud MD menyampaikan di hadapan para Direktur Kriminal Polda seluruh Indonesia bahwa masyarakat memiliki harapan baik kepada institusi Polri, hal tersebut berbanding lurus dengan hasil survei kepuasan publik terhadap institusi Polri, sehingga independensi dan Presisi Polri harus terus didorong.
Baca juga:Ini 6 Arahan Presiden Jokowi Terkait Pemilu 2024
“Kita punya harapan yang baik dan ini yang harus kita dorong. Kemenko Polhukam melaksanakan strategi dan program melalui penguatan profesionalisme dan akuntabilitas pelaksanaan penegakkan hukum Polri,” jelasnya.
Menurutnya, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Polri menempati posisi baik, kendati demikian dirinya menyadari bahwa hasil survei tersebut memang fluktuatif, tergantung pada perubahan kinerja.
Mahfud MD memaparkan bahwa pada survei Litbang Kompas tanggal 17 sapai 30 Januari 2022 kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai angka 73,9 persen, sedangkan kepuasan terhadap bidang Polhukam mencapai 77,6 persen, serta bidang hukum mencapai 69 persen.
“Saya selalu minta jangan diganggu independensi Polri, Presisi Polri jangan diganggu dengan pesan-pesan politik, gak boleh! Kalau gak, bisa rusak semuanya. Karena politik itu menegakkan fungsi demokrasi, sementara Polri punya fungsi nomokrasi,” ungkap Mahfud MD dalam keterangannya seperti dikutip Rabu (8/6/2022).
Mahfud MD menyampaikan di hadapan para Direktur Kriminal Polda seluruh Indonesia bahwa masyarakat memiliki harapan baik kepada institusi Polri, hal tersebut berbanding lurus dengan hasil survei kepuasan publik terhadap institusi Polri, sehingga independensi dan Presisi Polri harus terus didorong.
Baca juga:Ini 6 Arahan Presiden Jokowi Terkait Pemilu 2024
“Kita punya harapan yang baik dan ini yang harus kita dorong. Kemenko Polhukam melaksanakan strategi dan program melalui penguatan profesionalisme dan akuntabilitas pelaksanaan penegakkan hukum Polri,” jelasnya.
Menurutnya, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Polri menempati posisi baik, kendati demikian dirinya menyadari bahwa hasil survei tersebut memang fluktuatif, tergantung pada perubahan kinerja.
Mahfud MD memaparkan bahwa pada survei Litbang Kompas tanggal 17 sapai 30 Januari 2022 kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai angka 73,9 persen, sedangkan kepuasan terhadap bidang Polhukam mencapai 77,6 persen, serta bidang hukum mencapai 69 persen.