Ramai Parpol Merapat ke Istana, Demokrasi Kian Merana
Fajar adhitya
Senin, 20 Juni 2022 - 21:20 WIB
Presiden Jokowi bersama tujuh ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Negara. (Foto: Biro Pers Istana)
Merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi berdampak signifikan pada dinamika Pemilu 2024. Ramainya partai oposisi yang masuk ke "circle" Istana Merdeka juga memakan ongkos politik yang mahal, mengorbankan indeks demokrasi Indonesia.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi menjelaskan, demokrasi yang ideal adalah seimbangnya kekuatan partai koalisi pemerintah dengan oposisi. Sebaliknya, banyaknya partai oposisi yang masuk ke pemerintah akan merugikan kepentingan demokrasi. "Kalau kita lihat apa yang menjadi dinamika koalisi di tingkat elite, beberapa tahun ke depan tidak bisa dilepaskan dari masuknya PAN secara resmi ke dalam koalisi pemerintahan," kata Burhanudin dalam Rapimnas PKS di Jakarta, Senin (20/6/2022).
Baca Juga:Gelar Rapimnas, PKS Gercep Cari Mitra Koalisi
Burhanudinmengatakan perilaku partai yang tak idealis merupakan hal yang wajar. Dalam konteks koalisi presidensial multipartai, koalisi sering kali tidak bersifat ideologis, tidak permanen, dan mudah sekali berpindah pindah.
Burhanudin mencontohkan, masuknya Gerindra ke "pelukan" Istana pada 2019 mengubah semua narasi politik pemerintahan. Pada sisi lain, hal ini secara otomatis membuat Presiden Jokowi juga tidak memegang komitmennya yang awalnya ingin solid hanya dengan 37 persen kekuatan di parlemen.
"Karena praktis Presiden Jokowi tidak bisa menggolkan semua kebijakan di tengah koalisi oposisi yang sangat mayoritas. Golkar masuk tahun 2015, kemudian PAN, PPP. Itu mengubah konstelasi di tingkat elit," ujarnya.
Bergabungnya PAN membuat kursi parpol koalisi pemerintah di parlemen semakin gemuk. Tambahan 44 kursi oleh PAN pada koalisi parpol pendukung menjadikan kursi koalisi seluruhnya berjumlah 471 kursi atau 82 persen kekuatan koalisi di parlemen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi menjelaskan, demokrasi yang ideal adalah seimbangnya kekuatan partai koalisi pemerintah dengan oposisi. Sebaliknya, banyaknya partai oposisi yang masuk ke pemerintah akan merugikan kepentingan demokrasi. "Kalau kita lihat apa yang menjadi dinamika koalisi di tingkat elite, beberapa tahun ke depan tidak bisa dilepaskan dari masuknya PAN secara resmi ke dalam koalisi pemerintahan," kata Burhanudin dalam Rapimnas PKS di Jakarta, Senin (20/6/2022).
Baca Juga:Gelar Rapimnas, PKS Gercep Cari Mitra Koalisi
Burhanudinmengatakan perilaku partai yang tak idealis merupakan hal yang wajar. Dalam konteks koalisi presidensial multipartai, koalisi sering kali tidak bersifat ideologis, tidak permanen, dan mudah sekali berpindah pindah.
Burhanudin mencontohkan, masuknya Gerindra ke "pelukan" Istana pada 2019 mengubah semua narasi politik pemerintahan. Pada sisi lain, hal ini secara otomatis membuat Presiden Jokowi juga tidak memegang komitmennya yang awalnya ingin solid hanya dengan 37 persen kekuatan di parlemen.
"Karena praktis Presiden Jokowi tidak bisa menggolkan semua kebijakan di tengah koalisi oposisi yang sangat mayoritas. Golkar masuk tahun 2015, kemudian PAN, PPP. Itu mengubah konstelasi di tingkat elit," ujarnya.
Bergabungnya PAN membuat kursi parpol koalisi pemerintah di parlemen semakin gemuk. Tambahan 44 kursi oleh PAN pada koalisi parpol pendukung menjadikan kursi koalisi seluruhnya berjumlah 471 kursi atau 82 persen kekuatan koalisi di parlemen.