Petani Sawit Menjerit, DPR Minta Pemerintah Berhenti 'Sandiwara'
Redaksi
Selasa, 28 Juni 2022 - 08:35 WIB
Ilustrasi. Foto: Langit7.id/iStock.
Anggota DPR, Achmad mempertanyakan keberadaan pemerintah saat petani sawit saat ini menjerit dan menderita akibat harga tandan buah segar (TBS) jatuh di harga paling rendah dan ditambah lagi harga pupuk yang melambung tinggi.
Dia menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab dan hadir menyelesaikan masalah ini supaya masyarakat tidak menambah keterpurukan pasca Pandemi Covid-19.
"Pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi yang dialami para petani, khususnya petani sawit di seluruh Indonesia. Pemerintah harus segera mengatasinya secara tuntas dan tidak hanya memberikan solusi yang akan menimbulkan masalah baru lagi," kata Achmad dalam keterangannya, Senin (27/6/2022).
Baca Juga:Harga Migor di Jakarta Stabil, Mendag: Warga Tak Lagi Mengantre
Achmad juga mendesak pemerintah supaya berhenti 'bersandiwara' dengan krisis minyak goreng. Menurut dia, itu masalah sederhana namun sengaja digoreng dengan tujuan tertentu.
"Sejak awal kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya sudah saya prediksi akan menimbulkan malapetaka, dan benar adanya. Presiden tidak mampu memadamkan api yang dipicunya," katanya.
Maka lanjutan dia, langkah kongkritnya jika ingin menyelesaikan masalah ini adalah maka cabut DMO, DPO dan FO agar harga TBS petani stabil lagi. "Karena dari simulasi sederhana ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya petani sawit lah yang menanggung semua beban-beban tersebut," katanya.
Dia menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab dan hadir menyelesaikan masalah ini supaya masyarakat tidak menambah keterpurukan pasca Pandemi Covid-19.
"Pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi yang dialami para petani, khususnya petani sawit di seluruh Indonesia. Pemerintah harus segera mengatasinya secara tuntas dan tidak hanya memberikan solusi yang akan menimbulkan masalah baru lagi," kata Achmad dalam keterangannya, Senin (27/6/2022).
Baca Juga:Harga Migor di Jakarta Stabil, Mendag: Warga Tak Lagi Mengantre
Achmad juga mendesak pemerintah supaya berhenti 'bersandiwara' dengan krisis minyak goreng. Menurut dia, itu masalah sederhana namun sengaja digoreng dengan tujuan tertentu.
"Sejak awal kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya sudah saya prediksi akan menimbulkan malapetaka, dan benar adanya. Presiden tidak mampu memadamkan api yang dipicunya," katanya.
Maka lanjutan dia, langkah kongkritnya jika ingin menyelesaikan masalah ini adalah maka cabut DMO, DPO dan FO agar harga TBS petani stabil lagi. "Karena dari simulasi sederhana ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya petani sawit lah yang menanggung semua beban-beban tersebut," katanya.