Petani Sawit Menjerit, DPR Minta Pemerintah Berhenti 'Sandiwara'

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota DPR, Achmad mempertanyakan keberadaan pemerintah saat petani sawit saat ini menjerit dan menderita akibat harga tandan buah segar (TBS) jatuh di harga paling rendah dan ditambah lagi harga pupuk yang melambung tinggi.

Dia menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab dan hadir menyelesaikan masalah ini supaya masyarakat tidak menambah keterpurukan pasca Pandemi Covid-19.

"Pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi yang dialami para petani, khususnya petani sawit di seluruh Indonesia. Pemerintah harus segera mengatasinya secara tuntas dan tidak hanya memberikan solusi yang akan menimbulkan masalah baru lagi," kata Achmad dalam keterangannya, Senin (27/6/2022).

Baca Juga: Harga Migor di Jakarta Stabil, Mendag: Warga Tak Lagi Mengantre

Achmad juga mendesak pemerintah supaya berhenti 'bersandiwara' dengan krisis minyak goreng. Menurut dia, itu masalah sederhana namun sengaja digoreng dengan tujuan tertentu.

"Sejak awal kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya sudah saya prediksi akan menimbulkan malapetaka, dan benar adanya. Presiden tidak mampu memadamkan api yang dipicunya," katanya.

Maka lanjutan dia, langkah kongkritnya jika ingin menyelesaikan masalah ini adalah maka cabut DMO, DPO dan FO agar harga TBS petani stabil lagi. "Karena dari simulasi sederhana ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya petani sawit lah yang menanggung semua beban-beban tersebut," katanya.

Politisi Demokrat itu menduga bahwa pemerintah tidak ada upaya konkrit untuk memperlihatkan keberpihakan kepada petani dengan membiarkan persoalan harga pupuk yang tidak sebanding lagi dengan hasil kebun petani.

Baca Juga: Jokowi: Harga Minyak Goreng Curah Turun 1-2 Pekan Lagi

"Harga TBS sangat rendah, per hari ini harga TBS Rp600 per kilogram dan harga pupuk sawit yang sangat mahal. Di saat kondisi petani sawit seperti ini negara tidak hadir," ujarnya.

Menurut Achmad, jika ini terus dibiarkan dan pemerintah tidak mengambil kebijakan yang betul-betul memihak kepada petani, maka pemerintah sama saja mengabaikan nasib 17 juta petani sawit dan pekerjanya yg merreka itu penduduk Indonesia.

"Ini berakibat fatal nantinya terhadap petani sawit mandiri dan kebun masyarakat. Mereka akan terancam kehidupannya," kata Achmad.

Legislator dari dapil Riau II itu menyebut, ketika waktu itu harga TBS stabil dan naik. Harga pupuk di tingkat petani juga terus merangkak naik. Namun tidak sebanding ketika harga TBS itu turun drastis, sementara harga pupuk terus naik.

Baca Juga: Cegah Konflik Rumah Tangga, Ustadz Ginanjar: Utamakan Komunikasi

"Waktu harga sawit naik, pupuk naik. Tatkala harga TBS turun, harga pupuk tetap tinggi. Ini kan hantaman bagi petani karena sudah tidak sebanding lagi antara hasil produksi sawit dengan operasionalnya," ujarnya.

Achmad menyebut, kekacauan harga TBS kelapa sawit karena pemerintah gagal mengambil kebijakan dan menyelesaikan kisruh harga crude palm oil (CPO) yang berdampak tragis.

Situasi ini justru semakin memprihatinkan pasca pemerintah mencabut larangan ekspor CPO. Meskipun harga harga CPO Rotterdam naik-turun tipis pada akhir-akhir ini, namun masih baik secara ekonomi.

Dia menyebut dari data posko pengaduan harga TBS APKASINDO di 22 provinsi, diketahui harga TBS swadaya mencapai Rp1.116/kg dan petani bermitra sudah pecah dua ribu menjadi Rp1.700/kg.

"Harga ini 28-65 persen di bawah harga penetapan Dinas Perkebunan di 22 Provinsi Sawit APKASINDO," katanya.

Untuk itu, politisi Demokrat itu mendesak pemerintah harus mencabut atau mengurangi beban di hilir karena beban di hilir, yang menanggungnya adalah hulu yakni petani. “Tidak ada pilihan lagi. Konkritnya, segera cabut itu DMO/DPO dan FO, pasti ekspor langsung lancar, hanya itu obatnya," kata Achmad.

Baca Juga: Pemprov DKI Cabut Izin Usaha Seluruh Outlet Holywings