Majelis Ulama Indonesia

DSN-MUI mengusulkan pembentukan Danantara Syariah untuk mempercepat ekonomi umat dan memperkuat sektor riil. Gagasan ini akan dibahas di KUII.

MUI membuka uji publik materi KUII VIII agar menjadi Peta Jalan Umat dan Bangsa, membahas persatuan, hukum, geopolitik, hingga Palestina.

Sertifikasi halal BPJPH kini menjadi strategi penting industri kosmetik global. LPPOM mengungkap produk halal semakin dipercaya karena transparansi, kualitas, dan tata kelola produksi yang terjamin.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur sanksi pidana tegas terhadap perilaku LGBT.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa koruptor sudah seharusnya dijatuhi hukuman mati karena perbuatannya dinilai telah merenggut hak hidup masyarakat luas.

Ustaz Abu Deedat menjelaskan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu ini, di mana terdapat sekitar 140 ayat yang membahas tentang keluarga.

Di era digital yang berkembang begitu masif, diskursus mengenai pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) dalam ranah dakwah hangat diperbincangkan.

Kementerian Kebudayaan dan MUI memperkuat kolaborasi memajukan budaya Islam Indonesia melalui Festival Film Santri, Maestro Summit 2026, hingga program literasi dan pelestarian budaya.

Menanggapi hal tersebut Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK), Dr Siti Ma'rifah mendesak pemilik akun Threads bernama Rio Damar ditindak tegas secara hukum.

Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut memiliki peran yang saling melengkapi. Demikian dikatakan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Komisi III DPR RI menyatakan dukungan atas usulan MUI yang mendesak pembentukan regulasi tegas terhadap aksi yang mengampanyekan atau memfasilitasi praktikLGBT..

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sikapnya mendesak sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengkampanyekan perilaku LGBT di Indonesia. Sikap tersebut disampaikan menyusul penolakan yang diajukan puluhan organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Hak Asasi Manusia.

Sejumlah organisasi yang mengatasnamakan Jaringan Masyarakat Sipil menolak wacana kriminalisasi dan sanksi pidana bagi individu maupun pihak yang mengkampanyekan hak-hak Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer (LGBTQ) di Indonesia.