DPR Dukung MUI-Forkomnas Tolak Andrea Bocelli, Ingatkan Komitmen Pemerintah Bela Palestina

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Penolakan terhadap rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia kini datang dari Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Ma'azat. Ia mengaku mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas) terkait hal tersebut.

Syahrul Aidi meminta pemerintah mencermati aspirasi tersebut secara serius dan memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan komitmen Indonesia, dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan.

Konser penyanyi asal Italia tersebut dijadwalkan digelar pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang itu. Menurut Syahrul, persoalan ini bukan tentang penolakan terhadap seni atau musik internasional, melainkan pertimbangan moral dan kemanusiaan atas rekam jejak serta keterkaitan figur publik dengan dukungan terhadap Israel, di tengah penderitaan rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan dan pendudukan.

"Indonesia tidak menolak seni, musik, maupun pertukaran budaya yang memperkaya peradaban. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan sensitivitas kemanusiaan ketika rakyat Palestina terus menghadapi penderitaan. Pemerintah perlu mempertimbangkan persoalan ini secara serius, objektif, dan konsisten," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (25/10/2026).

Baca juga: Menbud Sebut Belum Temukan Bukti Andrea Bocelli Dukung Israel, Konsernya Justru Berdampak Ekonomi

Sebagai Ketua BKSAP, ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu menerapkan prinsip yang sama sebagaimana dalam keputusan sebelumnya terkait rencana konser yang menuai keberatan karena keterkaitannya dengan dukungan terhadap Israel.

Konsistensi kebijakan, lanjutnya, merupakan hal penting agar komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak berhenti pada pernyataan diplomatik.

"Sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari sikap historis dan prinsip konstitusional Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip ini harus tercermin dalam kebijakan nyata," tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Syahrul Aidi juga menekankan bahwa kepentingan ekonomi dan industri hiburan perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab kemanusiaan. Indonesia tetap terbuka bagi seniman dunia, tetapi keterbukaan tersebut harus disertai kepekaan terhadap nilai keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak bangsa Palestina.

"Kami mengajak masyarakat mendukung sikap yang berpihak pada kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina melalui cara-cara yang damai dan bertanggung jawab. Yang kita tolak bukan seni atau bangsa tertentu, melainkan segala bentuk dukungan terhadap penjajahan dan penderitaan rakyat sipil. Palestina berhak merdeka, dan Indonesia harus tetap konsisten memperjuangkannya," imbuh wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Riau itu.