Sirine Perang Melawan Mafia Tanah Sudah Mulai Berbunyi
Redaksi
Rabu, 03 Agustus 2022 - 10:45 WIB
Ilustrasi. Foto: Langit7.id/iStock.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menggelar rapat tertutup bersama jajaran menterinya pada bulan Mei 2022 meminta para pembantunya untuk melenyapkan mafia tanah yang sangat merugikan masyarakat.
Oleh: KH Anwar Abbas
Gayung bersambut, hal ini disambut menteri ATR/BPN yang baru sudah ditindaklanjuti dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah yang merupakan tim gabungan antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tim tersebut terlihat sudah bekerja dan sudah menampakkan hasil, di mana pihak kepolisian menggeledah kantor pertanahan BPN kota administrasi Jakarta Selatan. Dan telah menangkap eks pejabat BPN Jaksel yang telah bekerjasama dengan pendana untuk mencaplok tanah korban dengan modus manipulasi data pada saat penerbitan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Hal yang sama juga dilakukan oleh Polda Sumsel telah berhasil membongkar sindikat pembuatan sertifikat tanah palsu di Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana dua mafia tanah, salah satunya mantan kepala desa ditangkap beserta belasan sertifikat tanah palsu. Begitu juga Tim gabungan Polres Bogor bersama Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga telah membongkar mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN di Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Bogor yang memalsukan sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Hal ini tentu patut kita sambut gembira dan kita dukung sepenuhnya. Tetapi sayang yang ditindak baru para pejabat dan oknum yang membantu si perampas dan belum lagi para perampas itu sendiri, terutama mereka-mereka yang merupakan cukong atau pengusaha besar yang telah berkolaborasi dengan oknum-oknum pejabat dari berbagai instansi bagi merampas tanah rakyat tersebut.
Baca Juga:Pemerintah Diminta Tertibkan Indikasi LGBT di Citayam Fashion Week
Oleh: KH Anwar Abbas
Gayung bersambut, hal ini disambut menteri ATR/BPN yang baru sudah ditindaklanjuti dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah yang merupakan tim gabungan antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tim tersebut terlihat sudah bekerja dan sudah menampakkan hasil, di mana pihak kepolisian menggeledah kantor pertanahan BPN kota administrasi Jakarta Selatan. Dan telah menangkap eks pejabat BPN Jaksel yang telah bekerjasama dengan pendana untuk mencaplok tanah korban dengan modus manipulasi data pada saat penerbitan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Hal yang sama juga dilakukan oleh Polda Sumsel telah berhasil membongkar sindikat pembuatan sertifikat tanah palsu di Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana dua mafia tanah, salah satunya mantan kepala desa ditangkap beserta belasan sertifikat tanah palsu. Begitu juga Tim gabungan Polres Bogor bersama Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga telah membongkar mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN di Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Bogor yang memalsukan sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Hal ini tentu patut kita sambut gembira dan kita dukung sepenuhnya. Tetapi sayang yang ditindak baru para pejabat dan oknum yang membantu si perampas dan belum lagi para perampas itu sendiri, terutama mereka-mereka yang merupakan cukong atau pengusaha besar yang telah berkolaborasi dengan oknum-oknum pejabat dari berbagai instansi bagi merampas tanah rakyat tersebut.
Baca Juga:Pemerintah Diminta Tertibkan Indikasi LGBT di Citayam Fashion Week