PDIP Klaim Ada Intoleransi di Sekolah, Ini Klarifikasi Kepala Disdik DKI
Muhajirin
Kamis, 11 Agustus 2022 - 13:00 WIB
Ilustrasi: kegiatan belajar mengajar di SMAN 101 Jakarta (foto: kemdikbud.go.id)
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta merilis 10 aduan yang diklaim sebagai aksi intoleransi di lingkungan sekolah negeri di Jakarta. Aduan itu dihimpun dalam dua tahun terakhir.
“Jakarta itu halaman Indonesia, ibu kota negara. Kalau DKI Jakarta masih dianggap menjadi praktik demikian, tentu itu akan menjadi preseden yang tidak baik untuk daerah-daerah yang lainnya, apalagi kita telah dibaluti sebagai NKRI,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, Rabu (10/8/2022).
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana, menyebut Disdik DKI telah menindaklanjuti kegaduhan pemaksaan jilbab di beberapa sekolah negeri di Jakarta. Hal itu dia sampaikan dalam rapat bersama DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPRD DKI.
Baca Juga: Senator Muslimah Australia Dorong Gadis Remaja Bangga Kenakan Hijab
Nahdiana mengaku sudah berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, untuk membicarakan masalah tersebut.
“Kalau ada himpunan pembuktian, berikan ke saya, biar segera saya tindak. Yang saya baca dari PDIP juga bahwa kalau bikin surat tata naskah Dinas harus jelas. Jangan pakai bahasa yang bercirikan keagamaan tertentu, dan itu sudah langsung kami lakukan,” kata Nahdiana.
“Jakarta itu halaman Indonesia, ibu kota negara. Kalau DKI Jakarta masih dianggap menjadi praktik demikian, tentu itu akan menjadi preseden yang tidak baik untuk daerah-daerah yang lainnya, apalagi kita telah dibaluti sebagai NKRI,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, Rabu (10/8/2022).
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana, menyebut Disdik DKI telah menindaklanjuti kegaduhan pemaksaan jilbab di beberapa sekolah negeri di Jakarta. Hal itu dia sampaikan dalam rapat bersama DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPRD DKI.
Baca Juga: Senator Muslimah Australia Dorong Gadis Remaja Bangga Kenakan Hijab
Nahdiana mengaku sudah berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, untuk membicarakan masalah tersebut.
“Kalau ada himpunan pembuktian, berikan ke saya, biar segera saya tindak. Yang saya baca dari PDIP juga bahwa kalau bikin surat tata naskah Dinas harus jelas. Jangan pakai bahasa yang bercirikan keagamaan tertentu, dan itu sudah langsung kami lakukan,” kata Nahdiana.