Pertama di Indonesia, KKP Bangun Kawasan Budidaya Udang Terintegrasi di Kebumen
Garry Talentedo Kesawa
Jum'at, 13 Agustus 2021 - 13:38 WIB
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bersama Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Foto: Humas KKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen untuk mengembangkan kawasan budidaya udang terintegrasi (shrimp estate) di wilayah tersebut. Perjanjian kerja sama antara KKP dan Kabupaten Kebumen terkait pengembangan shrimp estate merupakan yang pertama di Indonesia.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ke depan pembangunan kawasan budidaya udang dikelola secara modern dan baik. Standar kualitas seperti instalasi, kualitas air, hingga kualitas kawasan pesisir (di depan lokasi shrimp estate) harus penuh dengan hutan mangrove agar tidak terjadi abrasi.
"Saya meyakini jika model ini berhasil, maka dapat dikembangkan di wilayah lain menggunakan model yang sama dengan pengembangan potensi budidaya di masing-masing wilayah. Harus jadi inspirasi, pembangunan dihasilkan dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah seperti ini, apalagi di pesisir nantinya kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir," kata Menteri KKP di Jakarta, Kamis (12/8).
Baca juga:Laut Indonesia Bebas Cantrang, Menteri KKP Apresiasi Nelayan
Shrimp estate merupakan skema budidaya udang berskala besar di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan. Proses produksinya pun didukung oleh teknologi agar hasil panen lebih optimal, mencegah penyakit, serta lebih ramah lingkungan.
Hal tersebut sesuai dengan konsep budidaya terintegrasi yakni dengan pendekatan konsep hulu-hilir, korporasi perikanan budidaya berbasis kawasan dan zero waste, hilirisasi produk perikanan budidaya, akuakultur modern 4.0, serta pengelolaan kawasan budidaya tambak udang secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh unsur, baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan pihak swasta.
Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari salah satu program prioritas KKP, yakni pengembangan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekspor didukung riset kelautan dan perikanan, yang sejalan dengan target peningkatan nilai ekspor udang nasional sebesar 250 persen pada 2024.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ke depan pembangunan kawasan budidaya udang dikelola secara modern dan baik. Standar kualitas seperti instalasi, kualitas air, hingga kualitas kawasan pesisir (di depan lokasi shrimp estate) harus penuh dengan hutan mangrove agar tidak terjadi abrasi.
"Saya meyakini jika model ini berhasil, maka dapat dikembangkan di wilayah lain menggunakan model yang sama dengan pengembangan potensi budidaya di masing-masing wilayah. Harus jadi inspirasi, pembangunan dihasilkan dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah seperti ini, apalagi di pesisir nantinya kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir," kata Menteri KKP di Jakarta, Kamis (12/8).
Baca juga:Laut Indonesia Bebas Cantrang, Menteri KKP Apresiasi Nelayan
Shrimp estate merupakan skema budidaya udang berskala besar di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan. Proses produksinya pun didukung oleh teknologi agar hasil panen lebih optimal, mencegah penyakit, serta lebih ramah lingkungan.
Hal tersebut sesuai dengan konsep budidaya terintegrasi yakni dengan pendekatan konsep hulu-hilir, korporasi perikanan budidaya berbasis kawasan dan zero waste, hilirisasi produk perikanan budidaya, akuakultur modern 4.0, serta pengelolaan kawasan budidaya tambak udang secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh unsur, baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan pihak swasta.
Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari salah satu program prioritas KKP, yakni pengembangan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekspor didukung riset kelautan dan perikanan, yang sejalan dengan target peningkatan nilai ekspor udang nasional sebesar 250 persen pada 2024.