Menkopolhukam: Persoalan Tanah Semakin Rumit Karena Libatkan Mafia
Fajar adhitya
Selasa, 22 November 2022 - 21:20 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (foto: humas Menkopolhukam)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti masalah persoalan tanah yang harus perlu perhatian serius. Persoalan agrarian ini dianggap cukup mendominasi hingga diperlukan solusi untuk segera dipetakan kedepan.
Menurut Mahfud, masalah pertanahan menjadi isu aktual dari masa ke masa dan hingga kini masih terus muncul baik dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat pusat. Menurutnya, masalah tanah meliputi masalah hukum yang rumit, apalagi jika melibatkan mafia tanah.
“Masalah pertanahan yang masih berada dalam ruang lingkup internal pemerintah sangat terbuka ruang untuk kita diskusikan,” katanya saat menjadi pembicara kunci secara daring, di Focus Grup Discussion (FGD) “Penyamaan Persepsi Penyelesaian Masalah Tanah Aset Negara Ditinjau dari Aspek Administrasi dan Hukum,” di Yogyakarta dalam keterangan pers, Selasa (22/11/2022).
Baca juga:KPU dan Kemenkumham Bersinergi Sukseskan Pemilu 2024
“Namun terkait dengan kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah, seperti penyerobotan tanah masyarakat tanpa hak atau bahkan menyebabkan hilangnya aset tanah negara, merupakan pekerjaan yang cukup berat dan perlu mendapatkan perhatian bersama secara serius kedepan,” jelas Mahfud.
Hadir dalam FGD, antara lain perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga , dan sejumlah narasumber yaitu, Maria S.W Sumardjono, guru besar Fakultas Hukum UGM, M. Yamin Lubis, guru besar Fakultas Hukum USU, I Made Daging dari Kementerian ATR/BPN, dan Encep Sudarwan dari Kementerian Keuangan.
Mantan Ketua MK ini mengatakan, untuk mengatasi maslah pertanahan, pemerintah telah membentuk tim dari unsur lintas kementerian/lembaga. Para pihak terkait bekerja sama menangani kasus hukum terkait pertanahan, termasuk penilaian, dan penyelesaian kasus tanah di Indonesia
Menurut Mahfud, masalah pertanahan menjadi isu aktual dari masa ke masa dan hingga kini masih terus muncul baik dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat pusat. Menurutnya, masalah tanah meliputi masalah hukum yang rumit, apalagi jika melibatkan mafia tanah.
“Masalah pertanahan yang masih berada dalam ruang lingkup internal pemerintah sangat terbuka ruang untuk kita diskusikan,” katanya saat menjadi pembicara kunci secara daring, di Focus Grup Discussion (FGD) “Penyamaan Persepsi Penyelesaian Masalah Tanah Aset Negara Ditinjau dari Aspek Administrasi dan Hukum,” di Yogyakarta dalam keterangan pers, Selasa (22/11/2022).
Baca juga:KPU dan Kemenkumham Bersinergi Sukseskan Pemilu 2024
“Namun terkait dengan kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah, seperti penyerobotan tanah masyarakat tanpa hak atau bahkan menyebabkan hilangnya aset tanah negara, merupakan pekerjaan yang cukup berat dan perlu mendapatkan perhatian bersama secara serius kedepan,” jelas Mahfud.
Hadir dalam FGD, antara lain perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga , dan sejumlah narasumber yaitu, Maria S.W Sumardjono, guru besar Fakultas Hukum UGM, M. Yamin Lubis, guru besar Fakultas Hukum USU, I Made Daging dari Kementerian ATR/BPN, dan Encep Sudarwan dari Kementerian Keuangan.
Mantan Ketua MK ini mengatakan, untuk mengatasi maslah pertanahan, pemerintah telah membentuk tim dari unsur lintas kementerian/lembaga. Para pihak terkait bekerja sama menangani kasus hukum terkait pertanahan, termasuk penilaian, dan penyelesaian kasus tanah di Indonesia