Mendagri Uraikan 9 Langkah Pengendalian Inflasi di Daerah
Andi Muhammad
Senin, 28 November 2022 - 18:30 WIB
Mendagri Tito Karnavian Uraikan 9 Langkah Pengendalian Inflasi di Daerah. Foto: Humas Kemendagri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menguraikan sembilan langkah pokok pengendalian inflasi di daerah. Menurut dia, sembilan langkah tersebut dapat menjadi panduan bagi daerah untuk mengendalikan inflasi.
Mendagri menjelaskan, langkah pertama adalah melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan yang tersedia. Berikutnya, yakni dengan melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Karena tidak mungkin (pengendalian inflasi) diatasi sendiri oleh pemerintah daerah, (tetapi upaya ini) yang melibatkan dari BI, BPS, kemudian TNI, Polri, para distributor, dan lain-lain,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (28/11/2022).
Baca Juga:Dukcapil Kemendagri Dorong Perkuat Fintech dengan Digital ID
Ia melanjutkan, langkah selanjutnya yakni menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. Kemudian melaksanakan pencanganan gerakan menanam, seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan lain sebagainya di pekarangan, maupun yang dikoordinir oleh jajaran TNI dan Polri.
Upaya berikutnya, jelas Tito, yaitu melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait. Selanjutnya melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Kemudian berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
“Kemudian juga bisa melakukan instrumen anggaran yaitu BTT (Belanja Tidak Terduga) serta bansos. Juga bantuan transportasi dari APBD, ini ada 2 persen dana transfer umum yang dialokasikan Kemenkeu kepada daerah. Ini agar dari DAU dan DBH untuk mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan, langkah pertama adalah melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan yang tersedia. Berikutnya, yakni dengan melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Karena tidak mungkin (pengendalian inflasi) diatasi sendiri oleh pemerintah daerah, (tetapi upaya ini) yang melibatkan dari BI, BPS, kemudian TNI, Polri, para distributor, dan lain-lain,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (28/11/2022).
Baca Juga:Dukcapil Kemendagri Dorong Perkuat Fintech dengan Digital ID
Ia melanjutkan, langkah selanjutnya yakni menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. Kemudian melaksanakan pencanganan gerakan menanam, seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan lain sebagainya di pekarangan, maupun yang dikoordinir oleh jajaran TNI dan Polri.
Upaya berikutnya, jelas Tito, yaitu melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait. Selanjutnya melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Kemudian berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
“Kemudian juga bisa melakukan instrumen anggaran yaitu BTT (Belanja Tidak Terduga) serta bansos. Juga bantuan transportasi dari APBD, ini ada 2 persen dana transfer umum yang dialokasikan Kemenkeu kepada daerah. Ini agar dari DAU dan DBH untuk mengendalikan inflasi,” ujarnya.