Pemerintah Siap Sambut Pengembalian Kuota Haji hingga 100%
Hasanah syakim
Ahad, 08 Januari 2023 - 23:22 WIB
ilustrasi (foto: LANGIT7.ID/ iStock)
Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin menyampaikan pihaknya akan menyiapkan diri, menyambut keputusan pengembalian kuota haji hingga 100 persen.
Menurutnya, kuota haji memang harus kembali 100 persen, terlebih jika keadaan sudah kembali ke keadaan normal.
"Indonesia pernah mendapatkan kuota haji sampai 210.000 jamaah, karena itu pemerintah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan jamaah sesuai kuota itu," kata Ma'ruf Amin dikutip Ahad (8/1/2023).
Baca juga:Santri Ndalan Nusantara, Pesantren yang Tampung Anak Jalanan hingga Preman
Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa penanganan haji bukanlah perkata mudah. Penetapan ongkos haji kata dia, juga harus lebih rasional agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar dan membuat dana haji tergerus.
“Jangan sampai (dana) pokoknya habis, karena akan menyulitkan nanti ke belakang. Karena itu (ongkos haji) harus dirasionalisasi agar berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga,” terangnya,
Selain itu, terkait dengan kewajiban jamaah haji untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Ma'ruf Amin melihat hal itu tidak ada masalah sepanjang membawa kebaikan bagi jamaah.
Menurutnya, kuota haji memang harus kembali 100 persen, terlebih jika keadaan sudah kembali ke keadaan normal.
"Indonesia pernah mendapatkan kuota haji sampai 210.000 jamaah, karena itu pemerintah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan jamaah sesuai kuota itu," kata Ma'ruf Amin dikutip Ahad (8/1/2023).
Baca juga:Santri Ndalan Nusantara, Pesantren yang Tampung Anak Jalanan hingga Preman
Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa penanganan haji bukanlah perkata mudah. Penetapan ongkos haji kata dia, juga harus lebih rasional agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar dan membuat dana haji tergerus.
“Jangan sampai (dana) pokoknya habis, karena akan menyulitkan nanti ke belakang. Karena itu (ongkos haji) harus dirasionalisasi agar berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga,” terangnya,
Selain itu, terkait dengan kewajiban jamaah haji untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Ma'ruf Amin melihat hal itu tidak ada masalah sepanjang membawa kebaikan bagi jamaah.