95% kuota haji reguler 2025 telah terisi! Pelunasan Bipih dibuka kembali 8-17 April. Persiapan dokumen dan visa sudah berjalan untuk keberangkatan Mei mendatang.
Indonesia punya peluang tambah kuota haji, tapi Menag Nasaruddin Umar ungkap tantangan logistik besar dari kavling, transportasi, hingga katering yang harus disiapkan agar jemaah nyaman beribadah di Tanah Suci.
Kabar penting bagi calon jamaah haji 2025! Pelunasan BIPIH diberi waktu hingga 14 Maret dengan 70% kuota sudah terisi. Jadwal keberangkatan dimulai 2 Mei 2025. Segera lunasi dan pastikan tempat Anda!
IFG hadirkan asuransi haji dan umrah 2025 dengan perlindungan total. Lindungi 221.000 jemaah haji dan 2 juta jemaah umrah dengan berbagai manfaat seperti santunan meninggal, perawatan medis, hingga kehilangan bagasi. Cek syarat dan cara daftar sekarang!
Arab Saudi berikan kuota haji 900 jamaah Singapura tahun 2025. Kementerian Saudi juga setujui klinik medis khusus di Mekkah untuk dukung jamaah Singapura. Simak informasi lengkapnya!
Transformasi besar akan terjadi dalam pengelolaan haji dan umroh Indonesia dengan rencana pembentukan Badan Haji dan Umroh setingkat kementerian. Meski belum memiliki payung hukum, Kementerian Agama dan DPR optimis badan ini bisa beroperasi untuk haji 2025. Hal ini akan memungkinkan Kemenag fokus pada urusan keumatan dan pendidikan agama. Revisi UU Haji menjadi kunci untuk mewujudkan perubahan ini.
Polemik pembagian kuota haji tambahan menjadi peringatan serius bagi Menteri Agama baru, Nasaruddin Umar. DPR mengungkap ketegangan dengan mantan Menag Yaqut terkait keputusan sepihak pembagian kuota dan buruknya komunikasi yang berujung pada pembentukan pansus haji. Transparansi dan koordinasi menjadi kunci menghindari kisruh serupa di masa mendatang.
Kemenag dan Garuda Indonesia serahkan asuransi Rp125 juta ke keluarga jamaah haji wafat asal Maluku. Total 500 jamaah wafat tahun 2024 telah dapat manfaat asuransi. Indeks kepuasan haji 2024 mencapai 88,20. Kuota haji 2025 sebanyak 221.000, dengan syarat kesehatan lebih ketat dari pemerintah Arab Saudi.
Pansus Haji DPR membongkar ketidakadilan dalam distribusi kuota haji khusus. Temuan mengejutkan: 3.503 jemaah berangkat tanpa antrean, mendaftar dan berangkat di tahun yang sama. DPR mendesak revisi UU dan penguatan pengawasan untuk mewujudkan sistem haji yang lebih adil. Masyarakat menanti tindak lanjut konkret dari pemerintah demi perbaikan penyelenggaraan haji yang transparan dan berkeadilan.
Sidang paripurna DPR mengesahkan laporan Pansus Haji, membuka jalan bagi reformasi sistem haji Indonesia. Rekomendasi mencakup revisi undang-undang, penguatan pengawasan, dan peningkatan transparansi kuota haji. Perubahan ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih adil dan efisien. Masyarakat kini menanti implementasi konkret dari pemerintah untuk memperbaiki layanan haji nasional.
Skandal kuota haji 2024 mengungkap dugaan penyalahgunaan 10.000 jatah haji khusus oleh travel. DPR menemukan indikasi penjualan ilegal, melanggar prosedur dan merugikan calon jemaah. Kemenag disorot atas pembagian kuota yang tidak sesuai undang-undang. Investigasi menyeluruh dijanjikan, dengan ancaman sanksi tegas bagi pihak terlibat. Masyarakat dihimbau waspada terhadap penawaran mencurigakan terkait kuota haji.