Transisi Kemenhaj Hampir Rampung, Layanan Haji 2026 Dipastikan Tetap Optimal

LANGIT7.ID-Jakarta; Proses pengalihan wewenang penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke kementerian baru, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), kini telah memasuki fase final. Hingga Januari 2026, progres transisi kelembagaan tersebut dilaporkan telah berjalan lancar dan mencapai tahap penyelesaian hampir menyeluruh tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kemenhaj RI, Teguh Dwi Nugroho, mengungkapkan bahwa lebih dari 90 persen sumber daya manusia (SDM) pada bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di tingkat pusat maupun daerah sudah resmi berpindah ke Kemenhaj. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 14 serta Peraturan Presiden Nomor 92 yang mendasari pembentukan kementerian tersebut pada Oktober 2025.

“Ini adalah proses transisi kelembagaan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Alhamdulillah, prosesnya berjalan sangat mulus,” kata Teguh dalam keterangannya, Senin (19/1/2026). Ia menambahkan bahwa dalam waktu empat bulan, percepatan transisi ini merupakan pencapaian yang luar biasa.

Meskipun terjadi perubahan struktur organisasi, Teguh menjamin bahwa operasional pendaftaran haji di lapangan tetap berjalan normal. Calon jamaah tetap dilayani oleh personel yang sama, namun kini secara administratif berada di bawah naungan Kemenhaj melalui Kantor Wilayah di tingkat provinsi serta Kantor Kemenhaj di tingkat kabupaten/kota.

“Pendaftaran haji tetap berjalan. SDM yang melayani juga pada dasarnya masih sama, hanya secara kelembagaan kini berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah,” tegasnya.

Teguh menekankan bahwa fokus utama kementerian adalah menjaga kualitas pelayanan di Tanah Suci. Petugas diinstruksikan untuk mengutamakan profesionalisme dan dedikasi dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan demi mencapai indikator utama keberhasilan haji, yaitu kepuasan jamaah.

“Indikator pertama keberhasilan haji adalah kepuasan jemaah. Petugas harus melayani dengan ikhlas, bersungguh-sungguh, dan profesional. Tidak boleh mudah mengeluh, meskipun menghadapi cuaca panas atau kondisi jamaah yang beragam. Semua harus dilayani dengan baik,” ujarnya.

Dari sisi teknis persiapan musim haji 2026, Kemenhaj melaporkan bahwa mayoritas tahapan sudah tuntas. Kontrak untuk layanan masyair telah dilakukan dengan dua penyedia, sementara kesiapan akomodasi, konsumsi, dan transportasi telah menyentuh angka 90 hingga 95 persen. Selain itu, jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji dipastikan bertambah dari 10 menjadi 17 lokasi.

Kemenhaj juga mulai memperkuat ekosistem ekonomi haji yang nilainya diprediksi mencapai Rp18 triliun. Salah satu upayanya adalah mendorong keterlibatan pengusaha lokal dan UMKM Indonesia dalam menyuplai kebutuhan konsumsi jamaah di Arab Saudi.

“Kami memfasilitasi pertemuan antara UMKM Indonesia dengan dapur-dapur di Arab Saudi, agar produk dalam negeri dapat menjadi bagian dari rantai pasok haji,” jelas Teguh.

Sebagai penutup, ia menegaskan komitmen negara untuk hadir dalam memberikan rasa aman bagi para jemaah. “Penyelenggaraan haji adalah amanah besar. Negara harus hadir memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk,” pungkasnya.