Lindungi Jamaah, Kemenhaj Buka Hotline Bongkar Mafia Haji dan Umrah

LANGIT7.ID, Jakarta,- - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah". Kanal ini disiapkan sebagai ruang untuk menampung persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan hotline tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan jamaah sekaligus membuka ruang pengawasan publik.

Baca juga: Haji 1448 H Disiapkan Lebih Ketat, Kemenhaj Perkuat Sinergi dengan KBIHU

“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan kepada jamaah. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dan pengaduan ketika menemukan persoalan,” ujar Menhaj saat peluncuran hotline pengaduan di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurut Irfan, informasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan dan menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan.

“Laporan dari masyarakat penting bagi kami. Informasi tersebut akan kita lihat, kita periksa, kemudian ditindaklanjuti sesuai persoalannya,” kata Menhaj.

Kemenhaj memastikan setiap laporan yang masuk tidak langsung dianggap sebagai pelanggaran. Informasi yang diterima akan melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi sebelum ditentukan tindak lanjutnya.

Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangan penanganannya. Jika membutuhkan tindak lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait.

“Laporan dari masyarakat penting bagi kami. Informasi tersebut akan kita lihat, kita periksa, kemudian ditindaklanjuti sesuai persoalannya,” kata Menhaj.

Dalam menjalankan mekanisme pengaduan tersebut, Kemenhaj mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi.

Baca juga: Kemenhaj Lantik Dua Kepala Kantor Daerah, Perkuat Pelayanan Haji dan Umrah

Peluncuran hotline “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” sekaligus menjadi upaya Kemenhaj memperkuat pengawasan publik terhadap penyelenggaraan haji dan umrah.

Menhaj mengimbau masyarakat agar menyampaikan laporan secara bertanggung jawab. Pelapor diharapkan memberikan informasi secara lengkap, antara lain kronologi kejadian, waktu, lokasi, pihak yang terlibat, serta bukti pendukung jika tersedia.

Kelengkapan informasi dinilai dapat membantu proses verifikasi sekaligus mempermudah penanganan laporan sesuai kewenangan.

Melalui peluncuran hotline tersebut, Kemenhaj menegaskan komitmennya membangun penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap jamaah.